• Sel. Jan 18th, 2022

BHAYANGKARA

PERDANA NEWS

Carut Marut Pelaksanaan Pilkades Serentak di Aceh Singkil, Timbulkan Segudang Masalah

Byadmin

Des 1, 2021

ACEH SINGKIL,bhayangkaraperdananews.com – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa(Pilkades) atau istilah di Aceh, Pemilihan Keuchik Lansung(Pilchiksung) di Kabupaten Aceh Singkil, hingga kini masih bermasalah.

Pilkades serentak yang dilaksanakan di 41 desa di Aceh Singkil pada 14 november 2021 yang lalu, terdapat 7 desa yang bermasalah dan melakukan sanggahan dari pihak kandidat. Hingga kini permasalahan tersebut dalam tahap mediasi di tingkat kecamatan.

Berbagai hal yang menjadi persoalan dalam Pilkades itu, diantaranya pelaksanaan tahapan yang amburadul, hingga dugaan kecurangan pada hari pemungutan suara.

Terkhusus di Kecamatan Gunung Meriah, dari 11 desa yang melaksanakan Pilkades, ada beberapa desa yang hingga kini menuai persoalan. dalam pelaksanaannya belum terselesaikan diantarnya, desa Gunung Lagan, dan desa Lae Butar. Kecuali itu, desa Sanggaberu Silulusan, tidak jadi dilaksakan Pilkades karena P2K tidak mampu melaksanakan dengan berbagai hal maupun alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Menindaklanjuti sanggahan dari beberapa Kandidat Calon Kepala Desa(Cakades) dari desa Gunung Lagan dan Lae Butar, pihak Kecamatan mengadakan gelar mediasi pada hari yang sama, Senin(29/11) di Aula kantor Camat di Rimo. Mediasi untuk desa Lae Butar diadakan pada paginya, sedangkan mediasi desa Gunung Lagan diadakan sore hari.

Hadir dalam acara itu, Camat Gunung Meriah, Drs.Abdul Hanan, Sekcam Gumer, Zulkifli Tumangger, Kasi Pemerintahan Gumer, Saifullah,SE, Kepala mukim, ketua BPG, Pj.Kepala desa, P2K, dan para Kandidat yang melakukan Penyanggahan.

Untuk desa Lae Butar, Kandidat yang melakukan sanggahan hanya dua orang yaitu, Kandidat nomor urut 1, Susilawati (dikuasakan kepada N.Lie) dan kandidat nomor 2, Tamirudin Lingga.

Tamirudin Lingga mengatakan, mereka melakukan sanggahan bukan kerna tidak terima dirinya kalah. Namun adanya mereka menolak dan mempersoalkan, karena tahapan dan pelaksanaan yang carut marut, sehingga banyak menimbulkan dugaan kecurangan. “Kami siap menang dan siap kalah. Namun kami melihat ada tahapan yang tidak dilaksanakan, hingga hari pemungutan suara banyak sekali kecurangan. Untuk itu kami sanggah dan kami tuntut agar kotak suara dibuka kembali serta diadakan pemungutan suara ulang”, ujar Tami, tegas.

Tami menjelaskan, dari tahapan yang dilaksanakan panitia pemilihan Keuchik (P2K) desa Lae butar, sudah terjadi pelanggran yang tidak sesuai prosedur dan aturan semestinya, diantarnya, sosialisasi tidak ada dilakukan, pengumuman DPS dan DPT tidak sinkron, pembagian surat undangan dilakukan malam hari ‘H’ dan ada undangan yang diduga sengaja tidak dibagi kepada DPT, serta P2P juga tidak terbentuk. Dalam hal ini semua adalah tugas dan tanggung jawab P2K.

Kemudian kata Tami, pada hari pemungutan suara, P2K banyak sekali mencampuri urusan KPPS, sehingga ada dugaan mereka mamainkan cara-cara nakal. Contoh misalnya, Ketua P2K, Asrel nas, memanggil para Saksi kandidat ke satu ruangan, kemudian KPPS ada memberi kode jari nomor 4, dan itu semua ada bukti-bukti sama kami, ungkap Tami.

Dilanjutkan lagi, bahwa pelipatan kertas suara dilakukan secara rahasia antara P2K desa dan P2K kecamatan, yaitu di ruangan Saifullah kantor Camat Gumer. Tami menduga ada skenario tentang hal pelipatan kertas suara, sehingga terbukti banyak suara rusak mencapai 400 lebih, dan itu jelas merugikan saya pribadi, ujarnya.

Parahnya lagi kata Tami, ada seratus lebih surat suara tidak dibagikan. Kertas suara itu kata Tami, ditemukan setelah selesai pemungutan dan penghitungan suara. Kertas suara yang asli yang ditemukan tersebut, saat ini berada ditangan ketua BPG, Masuddin, ujarnya. ” Pokoknya kami minta keadilan ! Aturan dan qanun tentang Pilkades harus ditegakkan”, ujar Tami, keras.

Perwakilan kandidat nomor urut 1, N.Lie alias Ucok Marpaung, juga mengatakan, bahwa sejak awal tahapan-tahapan sangat nyata ada permainan. Semisal katanya, pemasangan Baliho nomor urut 4, sudah terpasang sebelum masa kampanye. Namun persoalan itu disampaikannya kepada P2K, ternyata tidak ada teguran, malah semakin banyak pula baliho nomor 4 terpasang bertabur dimana-mana, kata Ucok. Kemudian tidak ada dikasih undangan kepada kandidat nomor 1 beserta saksinya. Sangat banyak kejanggalannya, beber Ucok.

Ucok menduga, bahwa sejak awal mereka P2K dan Juga KPPS sudah merancang skenario untuk memenangkan nomor 4 atas nama Zulkarnain. Anehnya lagi, kebanyakan anggota KPPS adalah famili dari kandidat nomor urut 4. “Diduga ada persekongkolan, anggota KPPS itu kebanyakan famili nomor 4. Sewaktu mediasi, KPPS tidak berani hadir. Bukti-bukti semua persoalan lengkap sama kami. Itu bisa saya buktikan, dan bila tidak selesai di Kabupaten, kami akan melanjutkan persoalan ini sampai ke PTUN”, ujar Ucok, berapi-api.

Ketua P2K desa Lae Butar, Asrel Nas, menjawab dalam mediasi di kantor Camat itu, mengatakan karena permasalahan waktu dan pendanaan Pilkades yang tidak terpenuhi. “Adanya timbul permasalahan ini karena mepet nya waktu untuk pelaksanaan pemungutan suara. Semua serba mendesak, dan dana yang diplotkan tidak mencukupi. Sehingga tidak mampu mengikuti semua tahapan dan pelaksanaan sesuai aturan. Saya jadi serba salah kalau sudah begini”, ujar Asrel, down.

Sementara itu ketua P2K kecamatan Gumer, Saifullah,SE, mengatakan bahwa mediasi untuk desa Gunung Lagan dan desa Lae Butar, belum ada titik temu. “Acara mediasi sudah selesai, namun kami belum final membuat Narasi Laporan. Sesuai tingkat Kewenagan kecamatan sudah kami laksanakan, dan sesuai mekanisme kami akan sampaikan Ikhwal ini ke pihak Kabupaten”, pungkas Saiful.

Perlu diketahui, Cakades yang bertarung di Desa Lae Butar 4 orang. Pemenangnya adalah nomor urut 4, atas nama Zulkarnain. Zulkarnain mengungguli para pesaingnya lebih seratus suara. Kandidat nomor urut 1 dan norut 2, melakukan sanggahan. Sedangkan norut 3, atas nama, Abdul Manaf bancin, tidak ikut melakukan sanggahan alias legowo.

Ditempat terpisah, Pengamat Politik, Hitler Tumangger,SH, menerangkan bahwa Persoalan Pilkades ini sepertinya tidak bisa dianggap sepele. Persoalan Pilkades Desa Lae Butar dan desa lainnya di Aceh Singkil, diprediksi menimbulkan permasalahan yang besar dan dapat menggangu stabilitas keamanan di desa.

Hitler, yang juga berprofesi sebagai Lembaga Bantuan Hukum itu mengungkapkan, sejak awal sejatinya Pilkades serentak di kab.Aceh Singkil tidak dapat dilaksanakan. Alasannya ialah, Ketidak siapan pendanaan untuk pelaksanaan pemilihan tidak mencukupi dari APBkam masing-masing desa. Ditambah lagi dana sharing dari Kabupaten tidak tersedia sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Sehingga, tahapan demi tahapan tidak terlaksana sesuai aturan, maka terjadilah pelaksanaan yang cacat hukum, ungkapnya.

“Saya melihat dalam persoalan sanggahan yang terjadi di beberapa desa, tidak ada penyelesaian di tingkat kecamatan. tentu tahapannya dinaikkan ke kabupaten. Dalam hal ini Bupati harus tegas dan bijaksana, dan jangan anggap remeh. Apabila permasalahan Pilkades ini mengambang, maka hati-hatilah kemungkinan akan terjadi ketidaknyamanan Masyarakat, dan roda Pemerintahan di daerah ini dapat terganggu”, ujar Hitler. (MBPN-Tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *