PASAMAN, bhayangkaraperdananews.com – Abdi Yusran Wali Nagari Air Manggis inginkan ada Payung Hukum yang jelas tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang belum menjadi Asset Nagari, Sehingga PAUD tersebut bisa di Anggarkan oleh Pemerintahan Nagari, Pasaman -Sumatra barat ( Jum’at 26 maret 2021).
Abdi Yusran Wali Nagari air manggis membenarkan , benar,!! bahwa PAUD-PAUD yang berada di kecamatan Lubuak sikapiang Kabupaten Pasaman belum seluruhnya menjadi milik Pemerintahan Nagari, sehingga belum bisa di anggarkan dan insentif Guru PAUD tersebut tidak berani Pemerintahan Nagari untuk bayarkan, disebabkan bertentangan dengan Peraturan Menteri Desa (Permendes) di dalam Permendes PAUD yang bisa di anggarkan ataupun Guru PAUD yang bisa di bayarkan insentif nya adalah PAUD Asset-assetnya telah menjadi milik Nagari.
Kata Abdi Yusran, Seluruhnya jumlah PAUD yang ada di kenagarian Air Manggis 9 PAUD, 2 PAUD sudah menjadi milik Pemerintahan Nagari 7 PAUD belum menjadi milik pemerintahan Nagari, 7 PAUD yang belum menjadi milik Pemerintahan Nagari tersebut disebabkan secara keseluruhan Asset-assetnya belum bisa di serahkan kepada pemerintahan Nagari karena Paud-paud tersebut berada di rumah milik pribadi, tentu Aseet nya tidak mungkin di serahkan kepada pemerintahan Nagari.
Lanjut Wali Nagari, ke 7 PAUD bukan milik Nagari tetsebut memiliki 23 Guru dan Guru-guru tersebut belum menerima insentif, pemerintahan nagari tidak berani membayarkan insentif Guru-guru PAUD tersebut, karena tidak ada payung hukum yang jelas untuk membayar insentif Guru PAUD tersebut, untuk hal tersebut saya akan membicarakan mengenai PAUD-PAUD belum milik Nagari tersebut dengan pemerintahan Kabupaten Pasaman agar di buat payung hukumnya, sehingga, PAUD-PAUD tersebut bisa di kelola secara baik dan bisa di anggarkan, saya selaku Wali Nagari Air Manggis juga cukup prihatin mengenai persoalan ini dan saya juga sangat berharap persoalan ini cepat terselesaikan demi berjalannya proses belajar dan mengajar PAUD tersebut , kata Abdi Yusran Wali Nagari Air Manggis. (MBP-News /AM)