• Kam. Mei 23rd, 2024

BHAYANGKARA

PERDANA NEWS

Kemenkumham Bali Exit Meeting Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi

ByMBP-NEWS

Apr 28, 2021

DENPASAR, bhayangkaraperdananews.com – Bertempat di Ruang Aula Dharmawangsa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, dilaksanakan kegiatan Exit Meeting Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) oleh Tim Penilai Internal dari Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kegiatan evaluasi telah dilakukan sejak tanggal 19 April 2021 yang diikuti oleh 17 Satuan Kerja. (Rabu, 28 April 2021).

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali (Jamaruli Manihuruk), Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrasi, para Kepala Unit Pelaksana Teknis beserta Ketua Tim Pokjanya yang mengikuti secara langsung dan daring melalui Zoom. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali memberikan sambutannya yang berharap di tahun 2021 ini semua satuan kerja yang diusulkan dapat lolos ke tahap berikutnya Tim Penilai Nasional (TPN).

Namun hal tersebut tentunya harus dibarengi kerja keras seluruh satuan kerja khususnya para tim pokja untuk menciptakan berbagai inovasi layanan dan terpenting adalah pemenuhan data dukung. Beliau juga berterimakasih kepada Tim Penilai Internal atas evaluasi yang telah dilakukan sehingga diharapkan bisa menindaklanjuti kekurangan serta melakukan pembenahan kedepannya.

Acara dilanjutkan dengan paparan hasil dari seluruh evaluasi terhadap satuan kerja dari Inspektur Wilayah IV Kementerian Hukum dan HAM RI (Luluk Ratnaningtyas), beliau mengapresiasi kerjasama yang baik serta totalitas dan semangat untuk memberikan performa terbaik selama pelaksanaan proses Evaluasi Penilaian Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM. Komitmen Pimpinan Satuan Kerja dalam usaha Pembangunan ZI terlihat dan tergambarkan pada saat melaksanakan paparan.

Penyampaian kampanye WBK/WBBM melalui pengelolaan terhadap media kepada internal dan stakeholder ekstenal/masyarakat telah dilakukan cukup baik. Beberapa saran yang disampaikan seperti pemahaman syarat nilai penetapan per Area Perubahan, memperhatikan keselarasan data dukung yang diunggah dan dokumen pemaparan, pemahaman terhadap manajemen resiko dan benturan kepentingan agar diperhatikan untuk perbaikan kedepannya. Beliau juga berharap agar masukan dan saran bisa ditindaklanjuti jika lolos ke tahap selanjutnya. (MBP-Arda Oka)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *