• Sel. Mei 17th, 2022

BHAYANGKARA

PERDANA NEWS

Oknum Guru SMK Negeri II Terbanggi halangi tugas Liputan Wartawan

Byadmin

Apr 26, 2022

LAMPUNG, bhayangkaraperdananews.com – Perbuatan tidak menyenangkan serta ancaman kembali terjadi kepada seorang wartawan bernama Ngadenan warga Gayau sakti kecamatan seputih agung saat menjalankan tugasnya sebagai seorang jurnalis justru di halangi halangi oleh Oknum wartawan yang menjadi beking oknum Guru di SMK negeri II Terbanggi besar.

Awal cerita kronologis nya kata ngadenan

Dari Hasil Temuan Investigasi di Lapangan, di temukan sejumlah Fakta-Fakta yang semakin menguatkan bahwasannya Oknum PNS yang bernama SH yang saat ini Berdinas di SMK negeri II Terbanggi besar yang patut di duga sudah menikahi Istri keduanya secara siri, dalam arti Tidak tercatat sesuai dengan Aturan pemerintah yang harus di taati oleh ASN.

Pada saat turun ke lapangan melakukan konfirmasi langsung kepada yang bersangkutan, Oknum pns yang bernama SH yang saat ini Berdinas di smk negeri II Terbanggi besar mengakui  bahwasannya dia sudah menikahi istri kedua nya secara siri, bahkan sudah puluhan Tahun dengan Nada santai pada saat berbincang bincang SH menjelaskan saya ngomong apa adanya tanpa ada yang saya tutupi kita di dasari suka sama suka.

Kita sama-sama Laki-Laki tentu paham, dan selama ini meskipun banyak yang sudah tahu dari berbagai kalangan tidak ada yang pernah mempermasalahkannya saya anggap tidak ada masalah katanya.

Selang Beberapa harinya tiba-tiba ada seorang Oknum wartawan yang bernama Siti Maimunah yang mengaku kawan dari SH menghubungi Via Telfon saya dengan gaya bahasa pemberitahuan yang seolah mensomasi secara lisan serta dengan nada tinggi serta perbuatan yang tidak menyenangkan,

Yang tidak sesuai dengan Kode Etik seorang Jurnalistik Etika profesi kewartawanan nya, Wartawan selain di batasi oleh ketentuan Hukum, seperti undang-undang Pers Nomor 40 tahun 1999 juga harus berpegang teguh kepada kode etik seorang jurnalistik.

Masih kata Ngadenan oknum wartawan Siti Maimunah mengingatkan Bahwasannya anda salah orang, karena pak SH itu bekingnya Banyak dari berbagai kalangan bahkan kalau Sampek permasalahan ini di Exspos ke publik anda justru akan dapat masalah, saya hanya ngasih tahu kata oknum Siti Maimunah tadi, daripada nanti ujung-ujungnya akan berhadapan dengan wartawan-wartawan senior yang sudah pasti akan membela pak SH saya pastikan nanti akan berhadapan dengan wartawan Selampung tengah yang tidak akan tinggal diam karena selama ini meskipun banyak yang sudah tahu tidak ada yang berani mengungkap ataupun mempermasalahkannya pihak manapun, saya hanya mengingatkan imbuhnya;

Sangat di sesalkan katanya atas sikap arogansi oknum wartawan tadi  karena secara terang-terangan sudah menjadi beking Oknum yang sudah melanggar Aturan hukum yang sudah di tetapkan oleh pemerintah, yang berkesan  mengabaikan semua aturan Hukum yang berlaku dengan bahasa meskipun banyak yang tahu tapi Tidak ada yang mempermasalah kannya selama ini.

Sedangkan negara kita beridiologi Pancasila baikpun UUD 1945 jadikanlah Hukum sebagai panglima tertinggi di republik ini, dalam aturannya sudah jelas setiap pns diwajibkan untuk melaporkan pernikahannya kepada pejabat yang berwenang wajib di Taati bukan justru di abaikan semua Aturan ini karena merasa aman merasa punya beking oknum wartawan yang bernama siti Maimunah sehingga merasa kebal Hukum tidak takut dengan sangsi aturan yang sudah disahkan oleh pemerintah.

Mengingat Berdasarkan Surat Edaran

[SIARAN PERS] Nomor:031/RILIS/BKN/IX/2021

Jakarta, 17 september 2021.

Perubahan Ketentuan Dispilin pns dalam peraturan pemerintah 94 Tahun 2021.

Ketentuan Dispilin pegawai negeri sipil (pns) salah satu unsur menejemen kepegawaian yang diatur dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apratur sipil negara (asn) yang di tuangkan lebih lanjut melalui peraturan pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 yang merupakan pelaksanaan Ketentuan pasal 86 ayat (4) UU ASN diterbitkan. Ketentuan Dispilin PNS merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Dengan terbitnya PP 94 /2021 maka ada sejumlah perubahan Ketentuan Dispilin PNS yang sebelum nya diatur dalam PP 53/2010.

Adapun sejumlah perubahan Ketentuan Dispilin PNS dari PP 53/2010 Menjadi PP 94/2021 diantara nya:

poin

4]

a. Jenis Hukuman sedang;

1] pemotongan Tunjangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama (enam bulan):

2] pemotongan Tunjangan kinerja sebesar 25 (dua puluh lima persen) selama 9 (sambilan) bulan: atau

3] pemotongan Tunjangan kinerja sebesar 25% ( dua puluh lima persen ) selama 12 (dua belas) bulan.

b. Jenis Hukuman Dispilin berat:

1] penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan:

2] pembebasan dari jabatannya Menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas bulan); dan

3] pemberhentian dengan hormat tidak atas permintan sendiri sebagai PNS.

poin

8] , Atasan langsung yang tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran Displin, dan / atau melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang berwenang Menghukum di jatuhi Hukuman Dispilin di jatuhi Hukuman Dispilin yang lebih berat.

Poin

9] dal hal pejabat yang berwenang Menghukum tidak menjatuhkan HD kepada PNS yang melakukan pelanggaran Dispilin, tidak menjatuhkan HD yang sesuai pelanggaran Dispilin yang di lakukan oleh PNS, maka pejabat yang berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Dispilin yang lebih berat sebelumnya dalam PP 53/2010 hanya di jatuhi HD yang sama dengan jenis Hukuman Dispilin yang seharusnya di jatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran Dispilin.

Poin

10]

PNS yang melakukan pelanggaran Ketentuan Izin perkawinan dan perceraian dijatuhi satu jenis Hukuman HD berat sesuai dengan Ketentuan PP 94/2021.

Poin

13] peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan mengenai Dispilin PNS yang ada sebelumnya berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetapi berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah berdasarkan peraturan pemerintah.

Berkesan justru di abaikan Oleh Oknum pns yang bernama SH, karena merasa Aman sudah punya beking sehingga berkesan seolah-olah tidak takut dengan sangsi yang sudah di buat oleh pemerintah merasa kebal Hukum Lalu mengabaikan UU Baikpun peraturan pemerintah yang sudah di tetapkan di Negara kesatuan Republik Indonesia ini Taatilah Hukum jadikanlah Hukum sebagai panglima tertinggi.

Sementara itu kepala sekolah SMK Negeri II Terbanggi besar, saat di konfirmasi langsung di kediamannya tentang bawahan nya yang patut diduga melakukan pernikahan siri yang sudah lebih dari puluhan tahun dalam arti (Berpoligami); Wagiman mengatakan apalagi yang mau di konfirmasi karena pak SH sendiri sudah mengakui nya memang itu masalah pribadi, Tapi dalam hal ini saya kan sebagai atasannya tentu kewajiban saya untuk memanggil pak selamet nanti akan saya mintai keterangan lebih lanjut apa hasilnya nanti kalau saya telepon akan saya  sampaikan hasilnya. Tentunya saya juga akan koordinasi ke atasan saya sesuai dengan birokrasi di pemerintahan sesuai dengan aturan Hukum yang berlaku. ( MBPN-LAMPUNG NGADENAN )