• Sab. Mei 15th, 2021

Program RTLH TA 2020 Desa Pedurenan, Kecamatan Gunungsindur, Di Duga Sarat Kepentingan

Byadmin

Mei 1, 2021

BOGOR, bhayangkaraperdnanews.com – Salah satu Program Pemerintah Kabupaten Bogor untuk mensejahterakan warga kurang mampu dengan memberikan bantuan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di seluruh Desa se-Kabupaten Bogor mendapat respon baik oleh warga masyarakat.

Namun sangat disayangkan, saat awak media investigasi dilapangan , ditemukan banyak kejanggalan – kejanggalan dalam perealisasian anggaran tersebut. Salah satunya yang terjadi di Desa Pedurenan, Kecamatan Gunungsindur, Kabupaten Bogor. Diduga anggaran RTLH TA 2020 yang bersumber dari APBD yang dikucurkan Pemerintah Kabupaten Bogor sebesar Rp. 15 juta/unit diduga sunat Oknum Pemdes.

Salahsatu warga penerima manfaat yang tidak mau disebut namanya ketika dimintai keterangan mengenai apa saja bantuan yang diberikan dari pemerintah desa mengatakan,“saya mendapatkan bantuan pada bulan September 2020 berupa : Batako hebel 2 kubik, Pasir 2 kijang, Semen 8 sak, Kayu kaso 6 batang, Cat 2 kaleng 5 kg, Besi kolom 6 batang, GRC 12 lembar, Asbes 45 lembar, Triplek 2 lembar, Keramik 8 dus, Paku 4 kg, Kunci pintu 2 buah, Semen Mu 2 sak, Batu split setengah carry, Biaya tukang bangunan selama 14 hari sebesar Rp. 3.200.000, “terangnya.

Kepala Desa Pedurenan, Ralih Hidayat, ketika di konfirmasi Pada, Selasa (27/04), di ruang kerjanya menjelaskan, bahwa dirinya tidak terlibat di dalam perealisasian anggaran program RTLH TA 2020.“saya baru menjabat sekitar 2 (dua) bulan bang, jadi nggak tahu mengenai anggaran tersebut dan saya nggak mau mencampuri karena bukan tanggungjawab saya, itu masih program yang sebelum saya dan saat itu Sekdes sebagai Pjs nya. Silahkan tanyakan langsung saja ke Sekdes, karena datanya sama beliau, “jelasnya.

Diruangan yang berbeda, Sekretaris Desa Pedurenan Sadih yang pada saat itu menjabat sebagai Pjs, ketika dimintai keterangan, apakah sudah di audit oleh inspektorat, dan dimana saja titik kegiatan rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) TA 2020 tersebut terkesan menutupi.

“sudah diperiksa inspektorat dan semua kegiatan sudah direalisasikan sesuai anggaran. Mengenai RTLH saya tidak ingat nama-nama penerima manfaat maupun titik-titiknya, karena laporan per item ada di inspektorat dan kesimpulan laporan satu tahun lagi dipinjem sama BPD, sekarang datanya Lagi nggak ada di Desa, “ jelasnya.

Namun sangat di sayangkan pada saat pihak inspektorat di komfirmasi melalui wahtsap terkesan lempar batu sembuyi tangan, dari irbang tiga di lempar ke irbang 4 dan di lempar lagi ke irbang tiga bahkan mengatakan Wah saya gak bisa koment pak.. Tentang cara  berkomunikasi..punten…

Ditempat berbeda, Kasi Ekbang Kecamatan Gunungsindur Kamrin Laode, ketika dikonfirmasi terkait Program Rehab Rumah Tidak Layak Huni TA 2020 untuk se-Kecamatan Gunungsindur, terkesan menutupi, “langgar UU KIP No.14 tahun 2008” tentang keterbukaan informasi publik dan juga tidak menghargai wartawan dalam menjalankan tugasnya untuk memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Terkesan tidak memiliki etika secara tiba-tiba langsung keluar ruangan tanpa alasan apapun meninggalkan awak media begitu saja.

“mengenai anggaran RTLH TA 2020 saya tidak tahu karena saya belum ada di sini dan arsipnya nggak ada di saya, langsung aja minta ke Desa, “ucapnya.

Menyikapi permasalahan diatas, Ketua LSM KPK Nusantara DPC Kab. Bogor, Oskar mengatakan, “terkait anggaran Rumah Tidak Layak Huni, haruslah direalisasikan dengan baik dan tepat sasaran terhadap keluarga penerima manfaat yang benar-benar layak mendapatkan bantuan tersebut sesuai dengan Program Pemerintah Kabupaten Bogor. Apabila ada Oknum Pemerintah Desa yang nakal dalam perealisasian anggaran maka kami tidak segan-segan melaporkan ke penegak hukum, “tegasnya.(Mbpn-subur)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *