• Sel. Mei 17th, 2022

BHAYANGKARA

PERDANA NEWS

PTSL Kendaldoyong Tidak ada Tipu Gelap Dalam Pelaksanaannya

Byadmin

Feb 24, 2022

DEMAK, bhayangkaraperdananews.com –
Tudingan adanya penipuan maupun penggelapan yang dilakukan oleh Kepala desa (Kades) Kendaldoyong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak ataupun Panitia PTSL ( Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ) sangat tidak mendasar. Karena sejak awal, proses persiapan pelaksanaan program ini terlebih dahulu sudah di lakukan Musyawarah Desa (Musdes) secara transparan. Hal ini setelah di lakukan penelusuran oleh beberapa pihak dari tingkat desa, BPN, Kejaksaan dan instansi terkait. (23/02/2022)

Kepala Desa Kendaldoyong Gihan supeno mengaku heran ketika di konfirmasi mengenai tudingan ini. Sementara dana PTSL yang terkumpul di panitia jumlah nya masih utuh dan bisa di pertanggung jawabkan. Ketika sertifikat tanah belum jadi, menurutnya karena proses program nya sedang berjalan. Sebagai Kepala desa ia mengaku hanya ingin memfasilitasi masyarakat, agar mendapatkan sertifikat tanah secara mudah dan murah.

“Biaya PTSL yang terkumpul dari swadaya masyarakat, masih tersimpan di Panitia dan jumlah nya tidak berkurang, saya pastikan itu semua. Ketika saya di tuding menipu dan menggelapkan dana PTSL, tentunya ini sangat membingungkan bagi saya”.

“Sejak tahun 2019, kami bersama masyarakat desa Kendaldoyong sangat antusias menyambut program ini. Setelah berkirim surat dan berkordinasi dengan pihak BPN, kami bersama lembaga desa gerak cepat mengadakan musdes. Persiapan waktu itu berjalan sangat transparan, tiba-tiba kami dapat kabar dari BPN bahwa program PTSL di desa kami di hentikan sementara karena covid 19 mulai merebak. Tentunya saya memaklumi kebijakan itu”, ujar Gihan Supeno.

Usai PTSL di desa Kendaldoyong berhenti sementara karena pandemi Covid 19, nasib dari program ini semakin tidak menentu. Sembari menunggu, pihak Kades mengaku telah beberapa kali berkordinasi dengan BPN. Setelah menunggu dua tahun, pada tahun 2021 pihak BPN telah memberi arahan agar PTSL di desa itu untuk di lanjutkan kembali.

Saat itu panitia PTSL di desa sudah menyiapkan beberapa hal, termasuk mengumpulkan persyaratan berkas-berkas bagi pemohon dan tanda batas tanah, tiba-tiba tidak berselang lama, ada salah satu warga setempat yang melaporkan Kepala Desa dengan dugaan penipuan dan penggelapan. Alhasil, pihak BPN ahirnya menghentikan kembali PTSL di Kendaldoyong atas rekomendasi dari aparat penegak hukum, ironis memang.

Pelaporan adanya tudingan penipuan dan penggelapan oleh Kades saat ini sudah memasuki babak baru. Perkara yang sejak awal diprediksi akan di tolak pada tahap penyidikian, karena syarat dengan kepentingan dendam politik, saat ini sudah bergulir ke ranah peradilan. Setelah JPU menuntut tiga Bulan Penjara atas perkara ini, Gihan Supeno mengaku pasrah dan berharap agar Majlis Hakim berlaku adil.

“Saya tidak menggelapkan sepersen pun uang PTSL, niat saya hanya ingin membantu masyarakat. Dana swadaya masyarakat 500 Ribu perbidang, itu kesepakatan mereka sendiri, dan sesuai Perbub Demak Nomor 86 Tahun 2019 itu di perbolehkan. Bahkan ketika masyarakat minta surat keterangan Waris, hibah dan jual beli tanah, saya menggratiskan nya”.

“Saya siap mempertanggung jawabkan program ini, ada dendam yang di lakukan oleh lawan politik saya. Ini kezaliman yang sangat jelas. Saya pasrah, dengan hati nurani, saya yakin Majlis Hakim akan berbuat adil dan membebaskan saya dari jeratan hukum pada perkara ini, “harap Gihan Supeno.

Sementara itu pihak kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Demak menyampaikan, bahwa program PTSL di Kabupaten Demak telah berjalan sesuai dengan regulasi. Tudingan adanya pungutan liar, penipuan atau pun penggelapan pihak nya merasa tidak mengetahui. Karena sejak awal BPN telah mewanti-wanti, kusus nya pada pihak desa agar melaksanakan program ini sesuai dengan regulasi yang ada.

Pelaksanaan program PTSL yang pada era saat ini menjadi salah satu program andalan Presiden Joko Widodo sudah berjalan sesuai regulasi. Dengan berhasil nya program PTSL, di harapkan ada kepastian hukum kusus nya bagi masyarakat terkait kepemilikan aset tanah.

Kepala desa kendal doyong,wonosalam,demak bersihkukuh bahwa dia tidak pernah merasa melakukan tuduhan yang sudah dilontarkan warganya,dan dia meminta perlindungan hukum dari unsur manapun untuk membantu proses hukum yang berjalan,karena dia merasa sudah melakukan yang terbaik buat warga desanya,dan meminta majelis hakim untuk menilai kembali kasusnya dan kalau bisa dia dibebaskan dari segala tuntutan. ( team MBPN-Demak)