JAKARTA | bhayangkaraperdananews.com – Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin, memimpin upacara peringatan Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-80 pada Selasa (2/9/2025). Dalam amanatnya, ia menegaskan bahwa momentum ini menjadi ajang introspeksi dan evaluasi untuk memperkuat soliditas Korps Adhyaksa di tengah kompleksitas tantangan hukum masa depan.
Peringatan ini didasarkan pada Keputusan Jaksa Agung Nomor 196 Tahun 2023, yang menetapkan tanggal 2 September sebagai Hari Lahir Kejaksaan. Tanggal tersebut merujuk pada momen bersejarah ketika Presiden pertama RI, Ir. Soekarno, melantik Mr. R. Gatot Tanoemihardja sebagai Jaksa Agung pertama pada 2 September 1945.
“Momen ini menandai lahirnya kedudukan Jaksa Agung dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, sekaligus menegaskan peran Kejaksaan sebagai penjaga hukum dan penegak cita-cita proklamasi,” ujar ST Burhanuddin.
Dengan tema “Transformasi Kejaksaan Menuju Indonesia Maju”, Jaksa Agung menekankan pentingnya penegakan hukum yang selaras dengan agenda supremasi hukum, stabilitas, serta kepemimpinan nasional. Hal ini sejalan dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, khususnya dalam pemberantasan korupsi, narkoba, dan reformasi birokrasi.
Burhanuddin mengingatkan bahwa transformasi penegakan hukum harus adaptif terhadap perubahan serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Ia juga mengapresiasi capaian Kejaksaan yang kini menempati posisi lembaga negara terpercaya setelah TNI dan Presiden, berdasarkan survei Indikator (Mei 2025) dan Polling Institute (Agustus 2025).
Sebagai pedoman, Jaksa Agung menyampaikan Tujuh Perintah Harian, mulai dari menanamkan semangat kesatuan, mendukung pemberantasan korupsi, memperkuat peran Jaksa Pengacara Negara, hingga memastikan penerapan KUHP baru tahun 2026 berjalan efektif.
“Dalam menjaga eksistensi institusi, kita akan selalu membawa legitimasi luhur para pendahulu, namun setiap kita adalah perintis di zamannya masing-masing,” tegas Burhanuddin.
Ia menutup amanat dengan pesan agar seluruh Insan Adhyaksa menjaga integritas dan tidak merusak marwah institusi. “Ingat! Kita adalah sentral penegakan hukum di negara ini,” pungkasnya. (MBPN-Red)