SURABAYA | bhayangkaraperdananews.com – Sidang perkara pidana penggelapan dengan terdakwa Yefri Riyanto, S.T. kembali memanas di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Surabaya, Senin (9/11/2026).
Agenda sidang adalah pembacaan Tanggapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas eksepsi atau perlawanan yang diajukan tim Penasehat Hukum terdakwa dari YM Law Firm.
JPU yang diwakili Ajun Jaksa Reiyan Novandana Syanur Putra, S.H. dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak meminta majelis hakim menolak seluruh perlawanan dan melanjutkan perkara Nomor: 1593/Pid.B/2026/PN Sby ke tahap pembuktian.
Namun, tanggapan JPU itu justru dibedah habis-habisan oleh tim pengacara. Menurut mereka, jawaban jaksa bukan membantah perlawanan, melainkan membuka sendiri cacat dakwaannya.
JPU: Dakwaan Sudah Cermat, Perlawanan Masuk Materi Pokok
Dalam tanggapannya, JPU menegaskan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-1368/09/2026 tertanggal 06 Oktober 2026 telah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap sesuai Pasal 75 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.
JPU juga menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili perkara tersebut.
” Perlawanan Advokat Terdakwa telah masuk ke dalam substansi materi pokok perkara atau pembuktian yang tidak sewajarnya diputus dalam Putusan Sela,” ujar JPU.
JPU menilai semua dalil Advokat soal tipu muslihat, penguasaan barang, hingga objek penggelapan adalah soal pembuktian nanti, bukan soal eksepsi.
Tim Advokat: JPU Gagal Paham Obscuur Libel
Advokat Udin dari YM Law Firm menyebut dalil JPU itu sebagai dalil yang sangat sembrono.
Menurutnya, JPU mencampuradukkan perlawanan dengan materi pokok, lalu menolak perlawanan dengan alasan “masuk materi”, padahal yang dipersoalkan hanya kejelasan dakwaan.
“Yang diuji di perlawanan bukan apakah fakta itu benar, tapi apakah dakwaan JPU merumuskan fakta itu secara jelas, lengkap, dan cermat atau tidak. JPU menghindar dari pengujian ini,” tegas Udin, Senin (9/11/2026).
Soal tipu muslihat, JPU menjawab itu soal pembuktian. Soal penguasaan barang, jawabnya pembuktian. Soal tempus delicti, jawabnya sudah cukup, sisanya pembuktian.
“JPU gagal paham, karena perlawanan kami yang mempersoalkan kejelasan dakwaan (obscuur libel), tempus delicti, dan uraian perbuatan adalah sah diajukan di tahap perlawanan menurut Pasal 156 KUHAP lama / Pasal 75 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2025 yang dikutip JPU sendiri,” ujarnya.
Udin menegaskan, obscuur libel bukan berarti dakwaan harus terbukti salah. Obscuur libel berarti dakwaan tidak dapat dipahami secara jelas siapa berbuat apa, kapan, di mana, bagaimana, dan barang apa.
“JPU menjawabnya dengan berkata dakwaan kami sudah jelas karena kami sudah menyebut nama, tempat, dan pasal. Itu bukan jawaban. Menyebut nama dan pasal tidak otomatis membuat uraian perbuatan menjadi jelas,” katanya.
Bom Waktu: Pasal 372 yang Tak Pernah Diperiksa
Sorotan paling fatal adalah soal Pasal 372 KUHP.
JPU mengakui dalam tanggapannya di halaman dua bahwa terdakwa tidak pernah diperiksa untuk Pasal 372 KUHP selama penyidikan. JPU hanya menjawabnya dengan dalih dominus litis dan wewenang mandiri penuntutan.
“Tanggapan JPU mengakui kalau terdakwa tidak pernah diperiksa Pasal 372 KUHP saat penyidikan,” ujar Udin.
Menurut tim Advokat, ini kesalahan serius karena pemeriksaan tersangka harus atas sangkaan yang didakwakan.
“Kalau selama penyidikan terdakwa hanya diperiksa untuk pasal lain, lalu di dalam dakwaan tiba-tiba muncul Pasal 372, itu bukan sekadar soal pasal yang paling tepat. Itu soal hak pembelaan dan due process,” tegasnya.
“Dominus litis adalah wewenang JPU untuk menentukan apakah perkara dilimpahkan dan apa dakwaannya, bukan wewenang untuk melompati pemeriksaan dengan menyelundupkan pasal dalam dakwaan.”
“JPU tidak membantah fakta tidak diperiksanya Pasal 372. JPU hanya membenarkan prosedurnya. Itu bukan bantahan, itu konfirmasi,” katanya.
Lex Favor Reo yang Kontradiktif
Perdebatan kedua soal hukum transisi. JPU menyusun dakwaan secara alternatif: Kesatu Pasal 372 KUHP Lama, Kedua Pasal 492 UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP 2023).
Alasan JPU, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 jo. Pasal 618 UU No. 1 Tahun 2023, jika ada perubahan peraturan setelah perbuatan dilakukan, maka harus dipakai aturan yang paling menguntungkan bagi pelaku atau lex favor reo. Karena itu dakwaan alternatif dinilai sah.
Adfokat justru menilai logika itu terbalik.
“Kalau JPU benar-benar menerapkan lex favor reo, maka JPU harus menentukan dulu mana yang lebih ringan, lalu mendakwakan yang itu. Bukan melempar dua rezim hukum yang berbeda ke hakim dan berkata silakan pilih yang paling ringan,” kata Udin.
“Ini penerapan hukum yang bar-bar yang dipaksakan oleh JPU Kejari Tanjung Perak.” Tegasnya.
Dakwaan alternatif itu, menurut Udin, untuk perbuatan yang sama dengan kualifikasi yang berbeda, bukan untuk menunda pilihan hukum transisi.
“Karena JPU justru mengakui ia belum menentukan hukum mana yang berlaku, ini lucu,” ujarnya.
Lebih parah lagi, JPU menulis “Penuntut Umum tidak menciptakan hukum baru, melainkan menampung norma hukum yang tersedia.”
“Itu kalimat yang membingungkan. Kalau JPU hanya menampung, artinya JPU tidak melakukan analisis transisi sama sekali,” kata Udin.
Akibatnya, dakwaan menjadi kabur soal dasar hukum mana yang sebenarnya dipakai untuk perbuatan Mei 2025, padahal KUHP 2023 baru berlaku penuh 2 Januari 2026.
Tempus Delicti: Hanya Daftar Tanggal
JPU menjelaskan perbuatan dilakukan dalam rentang waktu berkelanjutan, seperti pencatatan tempo, pencairan barang, hingga penyerahan instrumen bayar. Dalam dakwaan disebut ada perbuatan pada 15 Mei 2025 pukul 14.00 WIB, serta perbuatan lain pada 5 Maret, 1 Mei, 10 Mei, dan 12-22 Mei 2025 yang merupakan satu kesatuan perbuatan berlanjut atau voortgezette handeling.
JPU membela diri dengan Yurisprudensi MA No. 139/K/Pid/1982 dan No. 492/K/Pid/1986 bahwa pencantuman waktu “sekitar” sudah cukup.
Udin menyebut JPU tidak konsisten. Di satu sisi JPU menyebut perbuatan terjadi 12 Mei 2025 sekitar pukul 14.50 WIB, di sisi lain menyebut perbuatan terjadi secara berkelanjutan Maret, 1 Mei, 10 Mei, dan 12-22 Mei 2025.
“Kalau memang voortgezette handeling, dakwaan wajib menguraikan perbuatan mana yang pertama, perbuatan mana yang lanjutan, apa kesatuannya, dan bagaimana tiap perbuatan itu berdiri sendiri sebagai penggelapan. JPU hanya menyebut rentang tanggal, tanpa uraian perbuatan lanjutan itu,” kata Udin.
“Itu bukan voortgezette handeling, itu hanya daftar tanggal.” Imbuhnya.
Yurisprudensi yang dikutip JPU itu, menurut Udin, soal ketidaktepatan waktu yang tidak esensial. Di sini waktu menjadi esensial karena menentukan hukum mana yang berlaku, KUHP Lama vs KUHP Baru, dan menentukan apakah perbuatan itu satu atau berulang.
“JPU memakai yurisprudensi yang tidak relevan dengan persoalan transisi hukumnya,” ucap Udin.
Objek Penggelapan: Barang, Uang, atau Giro?
Kesalahan lain yang disorot adalah soal objek penggelapan.
JPU menyebut terdakwa menguasai barang berupa tepung terigu dan minyak goreng milik PT Sungai Budi yang telah dijual, dan hasilnya tidak disetorkan atau tidak dikembalikan.
Di uraian lain, JPU menyebut terdakwa memesan tepung dan minyak goreng senilai Rp1.615.000.000,-, menerbitkan 4 lembar Bilyet Giro Bank Panin, namun pada tanggal 10 Mei 2025 terdakwa secara diam-diam dan tanpa memberitahukan pihak PT Sungai Budi telah menutup rekening Bank Panin tersebut, sehingga giro dinyatakan tidak ada dana.
“Tidak nyambung,” kata Udin.
Penggelapan Pasal 372 mensyaratkan barang berada dalam penguasaan terdakwa bukan karena kejahatan, lalu digelapkan. Kalau konstruksinya pemesanan barang ditambah pembayaran dengan Bilyet Giro, maka yang harus dijelaskan adalah kapan barang diserahkan, siapa yang menyerahkan, dalam kapasitas apa terdakwa menguasai barang itu, dan perbuatan penggelapan mana yang mengubah penguasaan yang sah menjadi penguasaan melawan hukum.
“JPU melompat dari memesan ke menguasai ke tidak diserahkan ke PT Sungai Budi tanpa jembatan perbuatan. Akibatnya tidak jelas apakah yang digelapkan itu barang, uang hasil penjualan barang, atau Bilyet Giro itu sendiri? JPU menyebut ketiganya bergantian,” kecam Udin.
Tipu Muslihat Dicampur Penggelapan
Terkait tipu muslihat dan kata bohong, JPU membela dakwaan dengan menyatakan dakwaan tidak harus menyebutkan tipu muslihat, karena itu soal pembuktian.
“Menurut hemat kami ini kekeliruan hukum yang fatal. Kalau dakwaan JPU sendiri yang memasukkan unsur tipu muslihat dan kata bohong atau narasi seolah-olah ada penipuan, maka dakwaan JPU wajib menguraikannya,” tegas Udin.
JPU tidak bisa memasukkan narasi penipuan di dakwaan lalu berkata itu tidak perlu diuraikan dengan dalil mengutip M. Yahya Harahap bahwa mens rea dan wilsbesluit harus dibuktikan di persidangan.
“Benar, pembuktiannya di persidangan. Tapi perumusannya harus ada di dakwaan,” tegasnya.
Udin menilai jawaban JPU mencampuradukan perumusan dengan pembuktian. Kalau dakwaan penggelapan dicampur dengan narasi penipuan tanpa uraian yang jelas, dakwaan menjadi campur aduk antara Pasal 372 dan Pasal 378. Itu bukan lagi alternatif, itu kabur dan cacat sehingga dakwaan harus gugur demi hukum.
Kesalahan Formal dan Tuntutan yang Melampaui
Tim advokat juga mencatat sejumlah kesalahan formal:
- Penulisan pasal tidak konsisten.* Kadang “Pasal 372 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946”, kadang “Pasal 372 KUHP Lama”, kadang “Pasal 492 KUHP 2023”, kadang “Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023”. Untuk dakwaan transisi, ketidakkonsistenan ini fatal karena hakim harus tahu persis norma mana yang dipakai.
- JPU hanya mengklaim.Terkait Pasal 75 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2025 sebagai dasar formil dan materiil dakwaan, JPU tidak pernah menguraikan apa isi syarat formil dan materiil itu dan bagaimana dakwaannya memenuhi masing-masing syarat itu. JPU hanya mengklaim telah memenuhi, tanpa pengujian.
- Melampaui perlawanan.Dalam permohonan putusan sela, JPU meminta hakim menyatakan Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili dan memerintahkan JPU melanjutkan pemeriksaan. Padahal advokat tidak mempersoalkan kompetensi absolut atau relatif secara serius, sehingga JPU meminta sesuatu yang tidak dipersoalkan.
Adapun JPU dalam petitumnya memohon majelis hakim untuk:
- MENOLAK Nota Perlawanan / Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa YEFRI RIYANTO, S.T.
- MENYATAKAN Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-1368/09/2026 tertanggal 06 Oktober 2026 adalah SAH dan telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.
- MENYATAKAN Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Surabaya berwenang melanjutkan pemeriksaan dan mengadili Perkara Pidana Nomor: 1593/Pid.B/2026/PN Sby atas nama Terdakwa YEFRI RIYANTO, S.T.
- MEMERINTAHKAN Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi dan menguji alat-alat bukti di persidangan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak JPU Kejari Tanjung Perak belum memberikan tanggapan balik atas pernyataan tim advokat tersebut.
Sidang selanjutnya akan digelar Kamis, 12 November 2026 dengan agenda putusan sela dari majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya. (MBPN-Red)