KARANGASEM | bhayangkaraperdananews.com – Polemik pelanggaran tata ruang dan Pegundulan Hutan di kawasan Jatiluwih kembali menghangat setelah DPRD Tabanan memastikan 13 usaha wisata terbukti melanggar Perda RT/RW Nomor 3 Tahun 2023.
Seluruh usaha tersebut telah menerima Surat Peringatan (SP) Kedua dari Dinas PUPR Tabanan, dan DPRD sedang menyiapkan rekomendasi resmi kepada Pemkab Tabanan untuk menentukan langkah selanjutnya tanpa merugikan pihak mana pun.
Di tengah polemik tersebut, Anggota DPR RI I Nyoman Parta angkat bicara. Politisi itu menegaskan bahwa persoalan tata ruang di kawasan subak tidak bisa diselesaikan hanya dengan sanksi, tetapi harus disertai sistem pengelolaan yang adil bagi petani.
Nyoman Parta mengingatkan bahwa sejak 13 tahun lalu, saat pembahasan Perda Subak, ia pernah mengusulkan konsep “Subak Incorporate” — sebuah sistem yang membuat seluruh petani memperoleh manfaat ekonomi jika kawasan subak dijadikan objek wisata.
“Jika sawah dijadikan objek wisata, maka semua pemilik lahan — baik yang lahannya dipakai usaha maupun hanya jadi view — harus ikut menikmati hasilnya. Itu yang saya sebut Subak Incorporate,” tulisnya di akun media sosial pribadinya dikutip pada Jumat (12/12/2025)
Ia menilai, sistem ini jauh lebih adil dan berkelanjutan dibanding pemanfaatan lahan secara parsial yang hanya menguntungkan pemilik akomodasi.
Parta menegaskan bahwa pemerintah sebagai pemberi izin seharusnya memastikan sawah yang dipakai sebagai pemandangan (view) juga mendapat bagian dari pendapatan usaha yang berdiri di sekitarnya.
Menurutnya, tanpa inovasi sistem pengelolaan, alih fungsi lahan akan terus meningkat dan konflik akan terus terjadi.
“Jika petani mendapat bagian yang adil dan berkelanjutan, mereka tidak akan tergoda menjual tanah. Sistem ini bisa menjaga sawah tetap lestari dan mengurangi konflik di lapangan.”
Parta menyebut perlu ada inovasi tata kelola yang mampu menjaga tiga prinsip utama:
1. Sawah tetap lestari
2. Petani mendapat perlakuan adil
3. Pariwisata budaya tetap berkembang
Nama sistemnya bisa apa saja, kata Parta, mulai dari Pecingkraman Krama Subak atau istilah lain yang lebih tepat.
Yang terpenting adalah menemukan titik keseimbangan baru agar kawasan warisan budaya dunia seperti Jatiluwih tidak hanya indah di mata wisatawan, tetapi juga menyejahterakan petaninya. (MBPN-Nengah Suena)