BLORA |bhayangkaraperdananews.com – Pada hari Minggu, 30 Agustus 2026, LSM Blora Crisis Center (BCC) secara resmi mengajukan permohonan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelenggarakan edukasi antikorupsi serta pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di Kabupaten Blora. Permohonan tersebut tertuang dalam surat bernomor 001/BCC-RKP/VIII/2026.
Permintaan ini disampaikan langsung oleh Amin Faried Wahyudi, Direktur Blora Crisis Center, dalam keterangannya di Blora. Menurutnya, pencegahan korupsi dan praktik KKN tidak cukup hanya dengan penindakan, melainkan harus dimulai dari edukasi dan pembangunan kesadaran integritas sejak dini di seluruh lapisan pemerintahan maupun masyarakat.
“Kami memohon KPK untuk turun langsung ke Blora, memberikan edukasi antikorupsi dan pencegahan KKN kepada aparatur pemerintahan kabupaten, kecamatan, hingga desa, serta melibatkan lembaga pendidikan dan masyarakat luas. Ini adalah investasi jangka panjang agar tata kelola pemerintahan di Blora benar-benar bersih, transparan, dan akuntabel,” tegas Amin Faried Wahyudi.
BCC menilai, kesadaran hukum dan integritas di kalangan penyelenggara pemerintahan di Blora masih perlu ditingkatkan. Edukasi dari lembaga berwenang seperti KPK diharapkan mampu memberikan pemahaman mendalam tentang bahaya korupsi, kolusi, nepotisme, dampak hukumannya, serta pentingnya menjaga amanah publik.
Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan masyarakat umum dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Dengan demikian, nilai-nilai antikorupsi dapat tertanam kuat dan mewujudkan Kabupaten Blora yang bebas dari praktik KKN.
“Kami berharap permohonan yang telah kami ajukan ini mendapat respon positif dari KPK. Edukasi antikorupsi dan pencegahan KKN adalah langkah awal menuju Blora yang maju, adil, dan sejahtera,” tambahnya.
Langkah ini sejalan dengan semangat pembangunan Desa Anti Korupsi yang juga sedang digalakkan di beberapa desa di Blora, menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN semakin tumbuh dan menguat. (MBPN-ISMAN)