• Sat. Nov 21st, 2026

BHAYANGKARA PERDANA NEWS

Investigasi Cepat dan Akurat

Agung Nugroho Kecam Perundungan Anak dalam Konflik Politik: Jangan Korbankan Mereka

JAKARTA|bhayangkaraperdananews.com – Persaingan politik semestinya berhenti pada adu gagasan, kritik kebijakan, dan perdebatan antarelite. Ketika anak-anak ikut dijadikan sasaran serangan di media sosial, pertarungan politik telah melewati batas kepatutan dan kemanusiaan.

Direktur Jakarta Institute, Agung Nugroho, mengecam keras tindakan perundungan terhadap anak yang dilakukan karena persaingan atau ketidaksukaan terhadap orang tuanya. Ia menilai tindakan tersebut bukan bagian dari kebebasan berekspresi, melainkan bentuk penyalahgunaan ruang digital untuk melampiaskan kebencian.

“Menyerang anak karena tidak menyukai orang tuanya adalah tindakan biadab. Anak tidak pernah memilih dilahirkan dari keluarga siapa, apalagi menentukan jabatan dan pilihan politik orang tuanya. Mereka tidak boleh dipaksa menanggung konsekuensi dari pertarungan politik orang dewasa,” kata Agung.

Pernyataan itu disampaikan Agung menanggapi pengakuan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengenai putrinya, Dinda Ghania Althafunnisa, yang menjadi sasaran perundungan di media sosial.

Dasco mengungkapkan, foto putrinya diunggah dengan disertai kata-kata bernada negatif. Ia menduga tindakan tersebut berkaitan dengan dinamika politik yang melibatkan dirinya. Padahal, Dasco mengaku selama ini berusaha menjaga kehidupan pribadi dan keluarganya agar tidak menjadi konsumsi publik.

Pengakuan Dasco menyisakan persoalan yang lebih mendasar ketika ia menceritakan pertanyaan putrinya setelah mengetahui dirinya menjadi sasaran perundungan.

“Pak, apa salah saya? Kenapa masalah bapak, saya ikut di-bully?” demikian pertanyaan Dinda kepada ayahnya.

Bagi Agung, pertanyaan tersebut memperlihatkan dampak kemanusiaan dari kebencian politik yang salah sasaran. Seorang anak harus menghadapi penghinaan, sementara persoalan yang menjadi latar belakang serangan sama sekali bukan tanggung jawabnya.

“Bayangkan, seorang anak harus mempertanyakan kesalahannya sendiri hanya karena orang tuanya berada dalam pusaran politik. Ini bukan sekadar persoalan etika bermedia sosial, tetapi menyangkut hak anak untuk hidup aman, tumbuh, dan berkembang tanpa intimidasi,” ujarnya.

Anak bukan sasaran politik

Agung mengatakan, demokrasi memberikan ruang luas bagi masyarakat untuk mengkritik pejabat publik. Bahkan, kritik yang keras terhadap kebijakan dan kinerja pejabat merupakan bagian dari kontrol sosial yang diperlukan dalam pemerintahan.

Namun, menurut dia, kritik terhadap pejabat tidak boleh dialihkan menjadi serangan terhadap anak dan anggota keluarga yang tidak memiliki keterlibatan dalam pengambilan keputusan politik.

Ia mengingatkan bahwa perundungan digital dapat meninggalkan dampak psikologis yang panjang. Penghinaan yang disebarluaskan melalui media sosial berpotensi memengaruhi kepercayaan diri, kesehatan mental, dan kehidupan sosial anak.

“Jangan sampai media sosial menjadi tempat orang merasa bebas menghina siapa saja tanpa memikirkan akibatnya. Bagi pelaku, mungkin hanya satu unggahan atau komentar. Tetapi bagi anak yang menjadi korban, itu bisa menjadi pengalaman traumatis yang membekas lama,” kata Agung.

Ia menegaskan, perlindungan anak tidak boleh dibedakan berdasarkan latar belakang keluarga. Anak pejabat, anak politisi, maupun anak dari keluarga masyarakat biasa memiliki kedudukan dan hak perlindungan yang sama.

Prinsip tersebut telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua memiliki tanggung jawab untuk memastikan anak terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi.

Karena itu, Agung menilai setiap dugaan perundungan yang mengandung unsur pelanggaran hukum perlu ditangani secara serius. Penegakan hukum harus tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, termasuk perlindungan identitas dan kondisi psikologis korban.

Kritik politik harus tetap beradab

Agung menilai, persoalan ini juga menjadi cermin kedewasaan masyarakat dalam berdemokrasi. Perbedaan pilihan dan persaingan politik tidak seharusnya melahirkan permusuhan yang merembet hingga menyerang kehidupan pribadi, apalagi menjadikan anak sebagai alat untuk menyakiti orang tuanya.

Menurut dia, masyarakat perlu mengembalikan fungsi kritik pada tempatnya. Jika ada kebijakan yang keliru, kritiklah kebijakannya. Jika ada keputusan yang merugikan masyarakat, persoalkan keputusan tersebut. Jangan menjadikan anak sebagai sasaran pelampiasan kemarahan.

“Kita tidak sedang membangun demokrasi yang sehat jika untuk menyerang seorang pejabat saja harus mengorbankan anaknya. Itu bukan keberanian politik, melainkan kemerosotan moral,” ujarnya.

Agung berharap kasus yang dialami keluarga Dasco menjadi pengingat bagi seluruh pihak agar tidak mencampuradukkan persaingan politik dengan perlindungan hak anak.

“Anak-anak adalah generasi yang harus kita lindungi, bukan korban yang boleh dikorbankan demi kepentingan politik. Politik boleh keras, tetapi jangan kehilangan kemanusiaan. Serang kebijakan, bukan anak,” kata Agung. (MBP/Red)