• Thu. Apr 23rd, 2026

BHAYANGKARA PERDANA NEWS

Investigasi Cepat dan Akurat

Akuratkan Data Investasi, DPR Nyoman Parta Minta Investasi Nomini Diberantas

BALI | bhayangkaraperdananews.com – Sosialisasi investasi DPR RI Nyoman Parta yang bertempat di Hotel Maxone, Desa Buruan, Blahbatuh, Gianyar, Bali, diadakan pada Senin 12 Juni 2023 lalu.

Menyikapi masih banyaknya investasi yang tercecer dalam database pemerintah pusat, anggota Komisi VI DPR RI, I Nyoman Parta menggelar sosialisasi di daerah pilihnya di Bali.

Salah satu daerah yang disasar ialah Kabupaten Gianyar, Bali. Hal ini tak terlepas dari maraknya investasi di Bumi seni ini.

Acara ini bekerjasama dengan Kementerian Investasi yang dihadiri oleh berbagai komponen, Mulai dari aparatur sipil negara (ASN) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Gianyar, pengusaha dan utusan desa dinas. Dihadiri pula oleh Direktur Wilayah IV Kedeputian Pengendalian dan Pengawasan BKPM, Yos Harmen.

Komisi VI DPR RI, I Nyoman Parta dalam acara itu mengatakan, seberapa besar pun negara itu, akan tetap membutuhkan investasi.

Sering Diwarnai Praktik Koruptif, Komisi II DPR Minta Pengisian Jabatan ASN Pemda Diperketat dan investasi ini sangat dibutuhkan Negara guna mewujudkan cita-cita sebagai Negara maju.

“Seberapa besarpun Negara, tetap membutuhkan investasi. Apalagi kita yang masih dikategorikan negara berkembang.
Harapannya, 13-15 tahun mendatang, Indonesia adalah salah satu negara maju di dunia,” ujar politikus PDIP asal Desa Guwang, Sukawati, Gianyar itu.

Parta menegaskan, acara bertajuk konsolidasi dan sinkronisasi data nasional tahun anggaran 2023 ini sangat penting. Sebab selama ini, data investasi yang dilaporkan hanya investasi bernilai miliran rupiah.

Sementara investas di bawah ratusan juta, tak dimasukkan dalam data. Padahal, sekecil apapun investasi, hal itu wajib dilaporkan.

“Acara hari ini penting sekali. Karena selama ini, ketika kami koordinasi dengan kementerian. Ada kesatuan data investasi yang belum terwujud. Sehingga dalam menyusun kebijakan, di tingkat pusat sering melakukan perkiraan-perkiraan. Sebab, ketika kita bicara tentang investasi itu kita sering hanya berbicara investor besar, yang dilai investasinya ratusan miliar. Sementara pelaku usaha kecil, dengan nilai inves seratusan juta, kita tak pernah menganggap itu investasi,” ujarnya. (MBPN-Suena)