BANDA ACEH | bhayangkaraperdananews.com – Sulaiman Datu Ketua Pelaksana Harian DPP-CIC (Dewan Pimpinan Pusat Coruption Investigasi Comitte) meminta kepada Pemerintah kota Banda Aceh untuk melakukan pendataan dan penertipan aset-aset.
Pemerintah Kota Banda Aceh, aset pemerintah kota Banda Aceh itu banyak, baik yang bergerak maupun aset tanah dan gedung.
Namun karena kurangnya tata kelola sehingga ada sebagian aset-aset itu sepertinya menjadi milik peribadi oknum ASN Pemkot Banda Aceh.
Hal tersebut sangat disayangkan oleh Sulaiman Datu sebagai ketua pelaksana DPP CIC karena penguasaan dan pengelolaan aset-aset tersebut tidak profesional.
Sebagai contoh ada gedung dan tanah milik Pemkot Banda Aceh yang di sewakan atau dimanfaatkan oleh pihak ketiga untuk buat usaha warung atau cafe maupun tempat usaha lainnya seharusnya pihak pemko Banda Aceh membuat plang bahwa “Tanah dan Bangunan ini milik Pemerintah kota Banda Aceh dngan Nomor sertipikat bla-bla”
hal ini sangat penting sekali supaya masyarakat yang datang ke kota Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi Aceh dapat memahami dengan jelas bahwa tanah dan gedung ini milik Pemkot Banda Aceh begitu sebut Sulaiman Datu, tutupnya.(MBPN-Ira)