• Ming. Jan 29th, 2023

BHAYANGKARA

PERDANA NEWS

Diduga Lahan HGU PT.AP di Alih Fungsikan Pejabat Terkait Kabupaten Lahat Membisu

ByMBP-NEWS

Des 26, 2022

LAHAT — bhayangkaraperdananews.com – Adanya dugaan kebisuan para pejabat Kabupaten Lahat terkait alih fungsi lahan HGU Perkebunan PT. Arta Prigel yang berdomisili kantor Cabang Lahat dalam wilayah desa Padang Lengkuas Kecamatan Lahat.

Yang selama ini sudah berselang puluhan tahun terlihat nyata dimata, namun tersimpan kebisuan tanpa ada tindakan dari kalangan pejabat terkait di kabupaten lahat, entah ada apa permainan kongkalikong diantara pihak swasta dan pemerintah daerah dengan adanya kegiatan alih fungsi lahan HGU perkebunan menjadi lahan pertambangan yang diduga melanggar Undang Undang dan dilksanakan oleh PT. BL juga PT.Portune Marina Sejatera dengan letak wilayah kegiatan pertambangan berada didesa Muara Temiang kecamatan merapi barat sejak terbit HGU PT. Arta Prigel Tahun 2006 mulai tampak adanya dugaan Korupsi,kolusi dan nepotisme untuk melakukan niat jahat dengan merubah alih fungsi lahan HGU Perkebunan miliknya .

Hingga saat sekarang alih fungsi lahan HGU peekebunan PT. Arta Prigel telah berdiri dua perusahaan tambang yang melakukan kegiatan ekploritasi pertambangan melalui PT. BL dan anak cabangnya dari PT. Portune Marina Sejatera terus berjalan tanpa hambatan dengan dugaan melanggar Undang Undang Pada huruf f ditegaskan bahwa pemegang HGU berkewajiban menyampaikan laporan tertulis setiap akhir tahun mengenai penggunaan HGU. ( Dapat dilihat Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang pengaturan Dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha).

Kewajiban ini harus dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum yang ada. Sehingga penggunaan dan pemanfaatan HGU selalu diketahui dan diawasi oleh pemerintah.
Penggunaan dan pemanfaatan HGU harus sesuai dengan fungsi dari HGU, sebagaimana yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

HGU dalam dugaan kasus ini adalah peruntukkannya untuk perkebunan dan izin yang diberikan adalah izin usaha, namun tiba tiba beralih peruntukkannya menjadi pertambangan Batu Bara Maka mesti ada pengalihan izin usaha ke izin pertambanngan. HGU yang peruntukkannya untuk perkebunan kemudian dijadikan pertambangan maka tentunya tidak sesuai dengan peruntukkan yang sudah ditegaskan dalam peraturan yang ada, artinya ini bertentangan dengan aturan hukum. Bertentangan dengan izin yang diberikan.

HGU yang mengeluarkan adalah BPN (Badan Pertanahan Nasional), sesuai dengan peruntukkan yang sudah dijelaskan di atas. Karena itu jika dalam prakteknya tidak sesuai dengan peruntukan maka hal ini dapat dilaporkan ke BPN. Namun terkait dengan pertambanagn yang dilakukan harus ada surat izin pertambangan.

Tentunya perlu dilakukan pengurusan izin penambangan batu Bara tersebut. Setiap ada kegiatan penambangan harus memegang Izin Usaha Penambanagn (IUP).

Tim awak media dan lembaga aliansi indonesia dalam investigasinya di wilayah HGU PT. Arta Prigel mencium adanya dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme antara para petinggi kedua pihak demi untuk mencari rejeki secara pribadi dan golongan dengan duduk manis dan membisu atas pelaksanaan kegiatan alih fungsi Lahan HGU perkebunan menjadi lahan eploritasi pertambangan.

Dengan adanya Kebisuan yang dilakukan para pejabat terkait Kabupaten Lahat tim awak media dan lembaga aliansi indonesia melakukan kordinasi dan konfirmasi via wa Rozali Hanan ketua komisi III Anggota dewan Kabupaten Lahat dengan pertanyaan terkait adanya alih fungsi Lahan HGU perkebunan dijadikan lahan ekploritasi pertambangan yang dilaksanakan pihak PT. Arta Prigel bekejasama dengan pihak kedua PT.BL dan PT. Portune Marina Sejatera.

Jawab rojali hanan selaku ketua komisi III mengatakan alih fungsi tersebut masuk di rana perizinan yang ada di Komisi l tidak masuk Rana Pansus. Awak media diarahkan ke Ketua Komisi l guna untuk mendapatkan jawaban.

Nizarudin SH ketua komisi I ketika dikordinasi dan konfirmasi awak media via watssap Assalamualaikum kak nizar izin kak ini idham rekan jurnalis kab Lahat,izin kordinasi dan wawancara terkait adanya lahan HGU Perkebunan di alih fungsikan menjadi Lahan Pengalian Pertambangan Batu Bara diwilayah Kab Lahat.sesuai Tupoksi Kk sebagai Ketua Komisi 1 yang membidangi soal ini.

Watssap awak media mendapat jawaban dari nizar ketua komisi I dengan mengatakan Ya dek kemaren sudah di panggil dengan ketua komisi 2 edwar alamsa dan ketua dprd . Coba hubungi ketua dprd atau ketua komisi 2

Saat dilanjut pertanyaan awak media Izin kak apa hasil kordinasi dari pemanggilan komisi II kemarin,jawab
Nizar Nah dek kakak belum melakukan monitor ke komisi II soalnya komisi II yang sudah melakukan pemangilan terkait masalah alih fungsi tersebut.

Eduar Alamsyah, SE Ketua Komisi II Ketika dihubungi via telp selulernya guna untuk menanyakan apa hasil notulen rapat kordinasi dari pemangilan terhadap pihak PT. Arta Prigel, PT. BL dan PT Pertune Marina Sejatera mengatakan ia sedang DL senin saja tunggu saya masuk kantor katanya

Terpisah Jeri Manajer PT Arta Prigel cabang Kabupaten Lahat saat diwawancarai via watsApp untuk di kordinasi dan konfirmasi dugaan kasus alih fungsi Lahan HGU Perkebunan miliknya menjadi lahan ekploritasi pertambangan, jawabnya Walaikum salaam pak…terkait hal yang bapak tanyakan saya tidak tahu terkait hal ini…..akan tetapi meneger humas dan PT BL sudah rapat kordinasi di DPRD Lahat.

awak media dan lembaga aliansi indonesia kembali mencoba dan izin untuk bisa menghadap, manejer PT. Arta Prigel secara halus menghindar dengan alasan Saya eggk bisa soalnya hari ini saya lagi sakit.

Julius Manejer Humas PT.Arta Prigel juga di kordinasi dan konfirmasi hal yang sama via wa tidak ada jawaban

Paulus Lim Pimpinan PT. Portun Marina Sejatera Pihak kedua Pelaksana Kegiatan Pertambangan di wilayah Lahan HGU PT. Arta Prigel ketika di konfirmasi dan di kordinasi beralasan
dengan mengatakan Awal tahun aja udah tangung ujung tahun.

Begitu juga disampaikan Yohanda Riski Humas dari PT.BL ketika dikinfirmasi dan dikordinasikan terkait adanya alih fungsi lahan mengatakan Sebelumnya minta, Maaf perihal yang dimaksud saya tidak ada wewenang jawab, Karna saya bukan dibidang itu, masalah itu wewenang pusat katanya

Salah satu sumber yang layak dipercaya dan tidak mau namanya disebut mengatakan HGU PT. Arta Prigel belum ada pemecahan, namun pihak PT BL dan PT.Portun sudah melakukan penambangan di wilayah HGU Perkebunan PT. Arta Prigel artinya PT Arta Prigel sudah merubah pungsi HGU izin perkebunan menjadi izin pertamtambangan disini pemerintah dan DPRD tutup Mata pura pura Buta dan Membisu, perlu diketahui tanah HGU PT.Arta Prigel itu di dapat dari tanah masyarakat adat dan bukan tanah pemerintah dalam hal ini masyarakat yang menjadi korban, pungkasnya

Sampai berita ini diturunkan 26/12 belum ada tindak lanjut dan belum ada titik temu dari dugaan melanggar Peraturan Perundang Undangan Lahan HGU Perkebunan PT.Arta Prigel di alih Fungsikan menjadi lahan exploritasi pertambangan.( MBPN-ZAINAL )