• Sel. Sep 21st, 2021

BHAYANGKARA

PERDANA NEWS

Dispermades Klaten Tegaskan Bansos Tunai Tidak Boleh Dipotong Apapun Alasannya

Byadmin

Agu 1, 2021

KLATEN, bhayangkaraperdananews.com – Masih saja terjadi dugaan pelanggaran aturan mekanisme dari pusat terkait penyaluran BLT Dana Desa (DD) dan BST Kemensos untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di salah satu desa wilayah Kecamatan Ceper  kabupaten Klaten yang terdampak Covid 19 yang diduga dilakukan oleh Kepala desa Tegalrejo dan perangkatnya .

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Klaten, Jaka Purwanto saat dihubungi melalui pesan singkat whatsapp, Minggu (1/08/2021) mengatakan dengan alasan apapun tidak boleh dipotong.
” Bansos Tunai bagi tiap keluarga penerima manfaat harus utuh diterima tidak boleh dikurangi dengan alasan apapun, terkait masalah ini kami akan segera cek ke lokasi,” tegasnya.

Sementara itu salah satu ketua Rt,  Hariyadi saat dikonfirmasi terkait masalah ini mengakui kebenarannya, ” Ya benar tiap warga disini yang menerima BLT langsung menitipkan dana kesepakatan ke saya kisaran Rp 100 ribu sampai Rp 200 ribu sesuai jumlah bantuan yang turun untuk kemudian saya berikan kepada warga yang belum terima bantuan langsung kerumah masing masing dan setiap penerima juga ada tanda-tangannya.”

Ia menambahkan bahwa pemerataan ini berdasarkan musyawarah terdahulu antara warga,  KPM dengan perangkat desa serta melibatkan Rt dan Rw dengan kesepakatan tertulis bahwa  BLT Dana Desa  dan BST Kemensos RI sebesar Rp 600 ribu tiap KPM memberikan Rp 200 ribu, apabila turunnya Rp 300 ribu yang Rp 100 ribu diberikan ke Rt masing – masing guna pemerataan agar warga yang tidak mendapat bansos bisa ikut menerima manfaat juga.

Saat ditemui dirumahnya , Sabtu (31/07/2021) Salah satu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa minta namanya tak disebutkan mengatakan, “ Sejak pertama menerima BLT Dana Desa Rp 600 ribu untuk membantu warga lain Rp 200 ribu, kalau jumlahnya Rp 300 ribu membantu Rp 100 ribu saya serahkan ke ketua Rt disini dan tidak diberi tanda terima. Pemerataan ini berdasarkan musyawarah di balai desa, ya gimana lagi mau tidak mau saya nuruti saja walau sebenarnya harapan kami bisa manfaatkan BLT utuh untuk memenuhi kebutuhan hidup karena saya juga terkena pengurangan karyawan karena covid19, ” Paparnya.

Lain halnya dengan warga ini, yang juga minta identitasnya disembunyikan saat dihubungi lewat telpon mengatakan sebelum dirinya mendapatkan BLT Dana Desa atau BST Kemensos RI mengakui telah menerima bantuan dari hasil pemerataan sebanyak 3 kali, Rp 200 ribu, Rp 150 ribu dan Rp 200 ribu diantar ketua Rt kerumahnya dan setiap menerima dana tersebut disuruh tanda tangan, tetapi setelah nama saya muncul sebagai penerima BST Kemensos RI susulan bulan Juli tahap 5-6 kemarin Rp 600 ribu dari Petugas Pos saya terima utuh. Karena sudah sepakat dengan Kadus dan Ketua Rt untuk pemerataan maka saya juga memberikan sebesar Rp 200 ribu langsung ke rumah Haryadi selaku Rt tanpa diberi bukti,” ungkapnya. 

Kepala Desa Tegalrejo Poniman saat dihubungi wartawan melalui pesan singkat whatsapp belum merespon sampai berita ini diturunkan. (MBPN-Hernanko)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *