LAMPUNG TENGAH | bhayangkaraperdananews.com – Menanggapi temuan indikasi penyimpangan administrasi pemerintahan, Nurhasan selaku pelapor didampingi oleh Pimpinan Daerah Ikatan Wartawan Online (IWO) Kabupaten Lampung Tengah, mendatangi pihak kepolisian untuk menindaklanjuti kasus dugaan pengalihan data bantuan sosial.
Dalam laporannya, dipaparkan adanya dugaan kuat ketidaktepatan dalam pengelolaan data sebanyak 19 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang diduga tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku.
Hal ini menjadi perhatian serius mengingat besarnya anggaran negara yang harus dijaga agar tepat sasaran dan tidak merugikan hak masyarakat yang sebenarnya berhak menerimanya.
“Saya datang membawa bukti dan fakta. Dugaan pengalihan data ini jelas merugikan negara dan masyarakat. Saya meminta pihak berwenang mengusut tuntas agar keadilan dan ketertiban administrasi dapat segera terwujud,” tegas Nurhasan dengan tegas.
Kedatangan ini mendapatkan dukungan penuh dari insan pers yang turut mengawal agar proses pemeriksaan berjalan transparan, objektif, dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pihak kepolisian menyatakan akan menindaklanjuti laporan tersebut sesuai prosedur hukum yang berlaku. (MBPN-red)