BLORA | Bhayangkara perdana news.com – Menanggapi pandangan seluruh fraksi, termasuk kritikan tajam dari Fraksi PDI Perjuangan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blora, Selasa (28/7/2026), Pemerintah Kabupaten Blora melalui Bupati Blora menyampaikan jawaban resmi dan komprehensif.
Dalam jawabannya, Bupati menyampaikan apresiasi atas masukan dan sorotan konstruktif seluruh anggota DPRD. Terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Bupati menegaskan bahwa seluruh pengelolaan keuangan daerah telah berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan prioritas pada program pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta pemberdayaan masyarakat. Terkait poin mengenai penyerapan anggaran dan keterlambatan pelaksanaan kegiatan, Bupati mengakui adanya kendala teknis di lapangan, namun menegaskan bahwa pemerintah akan segera melakukan percepatan dan evaluasi menyeluruh agar program berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.
Sementara itu, terkait pembahasan Raperda, Bupati menyatakan komitmen pemerintah untuk mempercepat penyelesaian dan penyusunan Raperda yang tertunda, dengan tetap mengedepankan prinsip partisipatif, transparan, dan sesuai kepentingan masyarakat. Bupati juga menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi yang lebih erat antara eksekutif dan legislatif guna menghilangkan hambatan serta memperlancar proses legislasi daerah.
Bupati menutup jawabannya dengan menyatakan kesiapan pemerintah untuk menerima masukan dan pengawasan dari DPRD, serta berkomitmen memperbaiki kelemahan yang disorot demi kemajuan, kesejahteraan, dan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat Kabupaten Blora.(MBPN-ISMAN)