• Sab. Okt 1st, 2022

BHAYANGKARA

PERDANA NEWS

JPU Bacakan Dakwaan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Ekspor CPO yang Menyebabkan Kerugian Negara Rp 20 triliun

ByMBP-NEWS

Sep 1, 2022

JAKARTA,Bhayangkaraperdananews.com – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung bersama Kejari Jakarta Pusat melaksanakan sidang perdana Dakwaan lima orang terdakwa perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunanya pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022,. Diperkirakan menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 20 triliun.

Pemberian Izin Ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan masing-masing didakwa telah melakukan perbuatan bersama-sama melawan hukum memberikan Persetujuan Ekspor (PE) Crude Palm Oil (CPO) kepada beberapa perusahaan.

“Telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei, Dr. Master Parulian Tumanggor, Stanley MA, Pierre Togar Sitanggang dan Indra Sari Wisnu Wardhana secara melawan hukum yaitu, memberikan persetujuan atas permohonan Persetujuan Ekspor (PE) dari perusahaan yang tergabung dalam Grup Permata Hijau yang diurus oleh Stanley,” ucap Anggota Tim Jaksa yang diketuai Zulkifli saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu, (31/8/22)

Lebih rinci kelima orang Terdakwa itu adalah Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei selaku Penasehat Kebijakan/Analis Pada Independent research & Advisory Indonesia (IRAI) yang juga selaku Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.

Kemudian, Master Parulin Tumanggor selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Stanley MA selaku Senior Manager Corporate Affair PT Victorindo Alam Lestari, Pierre Togar Sitanggang selaku General Manager (GM) Bagian General Affair PT Musim Mas, dan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI Indra Sari Wisnu Wardhana.

Jaksa mendakwa kelimanya telah memberikan izin persetujuan Ekspor CPO kepada beberapa perusahaan.

Adapun perusahaan tersebut antara lain, perusahaan yang tergabung dalam Grup Permata Hijau yang diurus oleh Stanley MA yaitu, PT Permata Hijau Palm Oleo, PT Nagamas Palm Oil Lestari, PT Pelita Agung Agri Industri, dan PT Permata Hijau Sawit, yang tidak memenuhi kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan.

Kemudian, memberikan persetujuan atas permohonan PE dari perusahaan yang tergabung dalam Grup Wilmar yang diurus oleh Master Parulin Tumanggor yaitu, PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Multimas Nabati asahan, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Nabati Sulawesi, dan PT Wilmar Bio Energi Indonesia, yang tidak memenuhi kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan.

perusahaan eksportir yang juga mengajukan Persetujuan Ekspor (PE) dan mempunyai kewajiban DMO secara terpisah,” tuturnya.

Jaksa menilai, para Terdakwa telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan, Perbuatan Pasal 25, dan Pasal 54 ayat (2) huruf a, b, e, f Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Pasal 13 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor 19 tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor. Pasal 8A Peraturan Menteri Perdagangan RI. Nomor 8 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Ekspor.

Diktum Kesatu dan Kedua Keputusan Menteri Perdagangan RI. Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri (Domestic Market Obligation) Dan Harga Penjualan Di Dalam Negeri (Domestic Price Obligation).

Diktum Kesatu, Kedua dan Ketiga Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 170 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri (Domestic Market Obligation) dan Harga Penjualan Di Dalam Negeri (Domestic Price Obligation).

Perdagangan No. 01 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Sederhana untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh BPDPKS/Permendag No.1 tahun 2022.

Dalam rangka pemenuhan Penyediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pelaku Usaha berpartisipasi dalam Penyediaan kebutuhan Minyak Goreng Kemasan Sederhana, melalui distribusi minyak goreng merek MINYAKITA dan menetapkan harga minyak goreng kemasan sederhana ditingkat konsumen dengan HET (Harga Eceran Tertinggi) Rp14.000,-/liter.

“Namun dalam prakteknya Permendag 01 tahun 2022 tersebut tidak dipatuhi oleh pelaku usaha, yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan minyak goreng di masyarakat dengan harga yang terjangkau dan ketersediaan minyak goreng tetap kosong serta harga minyak goreng tetap tidak terjangkau oleh sebagaian besar masyarakat,” tuturnya.

Menurut Jaksa, hal tersebut terjadi karena Permendag 01 Tahun 2022 masih bersifat voluntary/ sukarela bagi pengusaha dalam menyediakan kebutuhan minyak goreng dalam negeri, sehingga pengusaha memilih untuk melakukan ekspor. “Sehingga minyak goreng di pasar dalam negeri mengalami kelangkaan,” tuturnya.

Intinya, singkat Jaksa, Kerugian keuangan negara tersebut merupakan akibat langsung dari terjadinya penyimpangan dalam bentuk penyalahgunaan fasilitas PE produk CPO dan turunannya dengan memanipulasi pemenuhan persyaratan DMO/DPO.

Hal itu karena tidak disalurkannya DMO dan negera harus mengeluarkan dana BLT dalam rangka mengurangi beban rakyat selaku konsumen.

“Kerugian keuangan negara tersebut mencakup beban yang terpaksa ditanggung pemerintah dalam bentuk penyaluran BLT Tambahan Khusus Minyak Goreng untuk meminimalisasi beban 20,5 juta rumah tangga tidak mampu akibat kelangkaan,” pungkasnya.

Atas perbuatan para Terdakwa tersebut, diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Selanjutnya, Persidangan dijadwalkan akan dilanjutkan pada Selasa ( 6/9/22) dengan agenda pembacaan nota keberatan (eksepsi) oleh pihak terdakwa atau melalui Penasihat Hukum. (MBPN/Red)