• Rab. Mei 25th, 2022

BHAYANGKARA

PERDANA NEWS

Keadilan Bagi Nelayan Tradisional Dengan Restoratif

Byadmin

Mar 24, 2022

Oleh. : Karolus Geleuk Sengadji
Dosen : Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H.

Semarang, bhayangkaraperdananews.com, Negara Indonesia adalah negara kepulauan dan  sebagian besar masyarakat kabupaten kota yang memiliki wilayah laut menggantungkan hidupnya dari sumber daya alam laut yakni sebagian berprofesi sebagai pengusaha perikanan dan sebagaian hanya sebagai nelayan tradional dan bekerja pada kapal-kapal milik pengusaha perikanan dengan sistim borok atau bagi hasil. 
Banyak  masayarakat nelayan tradisional yang kurang beruntung memiliki tingkat pendidikan yang kurang mumpuni sehingga tidak menguasai alat-alat navigasi elektronik sebagai sarana alat keselamatan berlayar maupun penentuan posisi daerah penangkapan ikan yang telah ditetapkan oleh Menteri kelautan dan Perikanan / Dirjen Perikanan Tangkap / Gubernur / Bupati / Wali kota sesuai kewenanangan masing-masing. 

Sesuai Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-UndangUndang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, terdapat 2 (dua) jenis perbuatan yang melawan hukum atau tindak pidana dalam bidang perikanan sebagaimana disebut dalam Pasal 103 Undang-Undang No. 31 Tahun 2001 yaitu kejahatan termuat dalam Pasal Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94, dengan ancama hukum penjara 10 tahun atau denda 2 (dua) Miliyar rupiah sedang kriteria tindak pidan pelanggaran termuat dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 100 dengan ancaman hukuman penjara 2 tahun atau denda Rp. 250.000.000., (dua ratus lima puluh juta) hingga Rp. 2.000.000.000., (dua milyar rupiah)

Dalam undang-undang perikanan selain mengatur kejahatan dan pelanggaran mengatur juga wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi: 

a. perairan Indonesia;
b. ZEEI; dan
c. sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.
(2) Pengelolaan perikanan di luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, persyaratan, dan/atau standar internasional yang diterima secara umum.

Para nelayan tradisional sulit membedakan atau mengetahui secara pasti penetapan atau pembagian wilayah pengelolaan penangkapan ikan negara Republik Indonesia terdiri dari jalur penangkapan ikan I dan jalur penangkapan ikan II dan jalur penangkapan ikan III, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia nomor 71/ PERMEN-KP / 2016 Tentang Jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara republik indonesia Pasal 3 yakni:

a. Jalur penangkapan ikan IA, meliputi perairan pantai sampai dengan 2 mil laut diukur permukaan air laut pada surut terendah.
b. Jalur penangkapan ikan IB, meliputi perairan pantai diluar 2 mil laut sampai dengan 4 mil laut.
c. Jalur penangkapan ikan II meliputi perairan diluar jalur penangkapan ikan I sampai dengan 12 mil laut diukur dari permukaan air laut pada surut terendah.
d. Jalur penangkapan ikan III meliputi ZEE dan perairan diluar jalur penangkapan ikan II.

Selanjutnya dalam Pasal 5 diuraikan jalur penangkapan ikan sesuai kedalam laut yakni :

Pasal 5 (1) Jalur Penangkapan Ikan di WPPNRI ditetapkan berdasarkan karakteristik kedalaman perairan.
(2) Karakteristik kedalaman perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:
a. Perairan dangkal (≤ 200 meter) yang terdiri dari:

  1. WPPNRI 571, yang meliputi Perairan Selat Malaka dan Laut Andaman;
  2. WPPNRI 711, yang meliputi Perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Cina Selatan;
  3. WPPNRI 712, yang meliputi Perairan Laut Jawa;
  4. WPPNRI 713, yang meliputi Perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali;
  5. WPPNRI 718, yang meliputi Perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor Bagian Timur.
    b. Perairan dalam (> 200 meter) yang terdiri dari:
  6. WPPNRI 572, yang meliputi Perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda;
  7. WPPNRI 573, yang meliputi Perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor Bagian Barat;
  8. WPPNRI 714, yang meliputi Perairan Teluk Tolo dan Laut Banda;
  9. WPPNRI 715, yang meliputi Perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau;
  10. WPPNRI 716, yang meliputi Perairan Laut Sulawesi dan Sebelah Utara Pulau Halmahera;
  11. WPPNRI 717, yang meliputi Perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik. Sesuai pembagian wilayah penangkapan ikan secara umum dalam undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan hingga pembagian terperinci sesuaai kedalaman laut yang terdiri dari 11 wilayah WPPNRI, bagi seorang nelayan tradisional sulit membacanya didalam suatu peta laut yang digunakan sebagai pedoman diatas kapal, serta menentukan posisi kapalnya dengan menggunakan alat-alat navigasi elektonik modern seperti Radar, AIS, maupun GPS, karena selama ini mereka hanya berpatokan pada matahri, bulan, bintang dan benda-benda darat seperti gunung dan pulau yang terlihat jika cuacanya cerah / tidak berawan di siang hari. Berdasarkan peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam Pasal 5 berisi :
    Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:
    a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
    b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
    c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,OO (dua juta lima ratus ribu rupiah). Belajar dari kasus nenek Minah yang berusia 55 tahun di sangkakan mencuri 3 (tiga) buah kakao yang di sidangkan di pengadilan negeri Purwokerto pada tahun 2009, serta kasus pelanggaran wilayah penangkapan ikan yang dilakukan dengan tidak atau karena tidak tahuan nelayan dalam mengoperasikan alat-alat penentuan posisi dimana mereka hanya berpatokan pada benda angkasa maupun benda-benda darat dan berdasarkan pengalaman mereka pada setiap musim penangkapan ikan sehingga memasuki wilayah penangkapan ikan yang tidak sesuai ijin operasinya. Dari deretan kasus-kasus tindakan kejahatan yang memenuhi kriteria atau persyaratan sesuai surat keputusan jaksa agung tentang keadilan restoratif, hendaknya nelayan tradional yang bekerja menangkap ikan dengan sistim bagi untuk memenuhi kebutuhan keluarga hendaknya dapat diterapkan sistim keadilan restoratif.

Narasumber : Capt. Karolus Geleuk Sengadji, M.M.
( Dosen Hukum maritim PIP SEMARANG )

(MBPN/SASONGKO)