SEMARANG | bhayangkaraperdananews.com – Pemberitaan hoax dari beberapa media online yang menyudutkan Perhutani KRPH Watugajah BKPH Jembolo Selatan KPH Semarang bahwa ada salah satu oknum petugas Perhutani yang menyalahgunakan atau alih fungsi hutan produktif menjadi lahan sewaan untuk kebun jagung itu salah besar.
Pemberitaan tersebut di tepis dan di sangga oleh Mantri hutan /K.RPH Watugajah dalam pertemuan dengan awak media dan DPP LSM GANI Jawa Tengah di RPH Watugajah Pada hari Minggu (14/12/2025) pukul 11.00 wib Siang.
Asper BKPH Jembolo Selatan Didik Hartadi melalui Mantri hutan/K.RPH Dwi menyampaikan bahwa,”Secara prosedural Menyewakan lahan dan mengalihfungsikan hutan produktif menjadi kebun jagung itu salah besar dan tuduhan tidak mendasar.’
“Kalau pesanggem membayar (Sering) itu merupakan penggarap lahan setelah panen itu pungutan wajib bagi hasil dari pesanggem setelah panen yg besaran di tentukan dari hasilnya ke KPH yg di setorkan melalui LMDH,”Ujarnya.
Ditegaskan oleh Dwi ,”Pada akhir April, KLHK lewat SK Menteri LHK Nomor 287 mengambil alih 1.103.941 ha Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Pulau Jawa. Area tersebut dijadikan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) seperti di petak 64 RPH Watugajah BKPH Jembolo Selatan kurang lebih ada seluas 70 hektar merupakan area KHDPK,” Katanya.
Dwi Mantri/KRPH Watugajah berharap agar media dalam mempublikasikan hasil temuan harus di konfirmasi dulu jangan langsung dinaikkan, sehingga membuat keresahan masyarakat,”pintanya.
Sementara itu H. Muhtarom ,S.Ag Wakil ketua DPP LSM GANI Jawa tengah menyampaikan bahwa,” Kami merasa prihatin dengan apa yang telah di lakukan oleh teman teman jurnalis yang mengunggah berita tanpa konfirmasi kepada pihak yang mau di beritakan, seperti unggahan berita Perhutani Alih fungsi dan sewa lahan hutan.’
“Kode etik jurnalistik benar benar harus di pahami dan di mengerti sehingga membuat berita mampu di mengerti dan tidak menyudutkan dan merugikan salah satunya dan menjadi bumerang.
Dalam hal ini Wakil ketua DPP LSM GANI Jawa tengah juga berpesan untuk teman-teman jurnalis dalam menyajikan opini harus di kaji kembali sehingga dalam pemberitaan tidak merugikan beberapa pihak terutama terkait Perhutani RPH Watugajah BKPH Jembolo Selatan KPH Semarang,” Pungkasnya. (MBPN – tarom)