• Rab. Sep 22nd, 2021

BHAYANGKARA

PERDANA NEWS

Saksi A de Charge Berikan Kesaksian Di Persidangan Terkait Perkara Pembelian Excavator dan BAST Tidak Sempurna

Byadmin

Sep 12, 2021

JAKARTA, Bahayangkaraperdananews.com – Sidang lanjutan perkara dugaan laporan palsu dengan terdakwa Arwan Koty, kembali digelar dan terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ade charge atau saksi meringankan.

Pada persidangan yang diketuai oleh majelis hakim Arlandi Triyogo SH MH dengan beranggotakan Ahmad Sayuti SH MH dan Toto SH MH ini, terdakwa Arwan Koty melalui kuasa hukumnya menghadirkan saksi ade charge atau saksi meringankan yakni Finny Fong yang tak lain merupakan Istri terdakwa Arwan Koty, Rabu (8/9/21).

Finny Fong mengatakan, tidak ada bukti tanda terima atau serah terima alat excavator yang ditandatangani oleh Arwan Koty, Alfin maupun dirinya di yard PT Indotruck Utama atau di Nabire.

Finny Fong menambahkan, Soleh Nurtjahyo bukan orang Arwan Koty tapi rekanan dari PT Indotruck Utama karena include ongkir dari PJB Alfin atas pembelian satu unit excavator type EC 350 D, serta tidak ada bukti surat kuasa kepada Soleh Nurtjahyo ataupun orang lain untuk mengambil alat excavator tersebut untuk mengirimkannya, buktinya Soleh Nurtjahyo adalah rekanan PT Indotruck Utama yang mana dari Rekening Bank BCA atas nama Soleh Nurtjahyo yang mana adanya bukti transfer ke rekenin PT Indotruck Utama, rekening Tommy Tuasihan, rekening Rahman Ali dan juga ke rekeninh Susilo Hadiwibowo.

Finny Fong juga merasa heran, dan bertanya-tanya mengenai Berita Acara Serah Terima (BAST) yang tidak sempurna dan dibawakan ke Jayapura untuk minta ditandatangani tanpa bisa melihat fisik dan melakukan pengecekan mesin.

Kemudian saat ditanya Aristoteles MJ Siahaan SH selaku tim kuasa hukum terdakwa Arwan Koty, Finny Fong menjelaskan pembelian unit eskavator dengan nomer EC 350 D atas nama anaknya Alvin.

Finny Fong melanjutkan, dirinya yang mengurusi pembelian dua unit eskavator yang mana satu atas nama suaminya Arwan Koty dan satu lagi atas nama anaknya.

Finny Fong juga menjelaskan, bahwa suaminya Arwan Koty membeli eskator EC 210D senilai Rp 1,265 Miliar, dan pembelian tersebut dilakukan pada tahun 2017 lalu.

Kemudian kata Finny, dalam PJB Alfin include ongkos kirim Sebesar Rp 290 juta dan penyerahan barang di port Nabire dengan penandatanganan BAST oleh kedua belah pihak.

Lebih lanjut, saat diberi waktu atas surat pengaduan untuk bertemu Kapolda Metro Jaya yang pada saat itu dijabat oleh Nana Suryana, guna menjelaskan mengenai laporan suaminya di Polda Metro Jaya, setelah melalui interogasi yang lama maka suami saya diminta untuk membuat laporan baru lagi dengan pasal yang sama, karena ada alat bukti yang kuat dan ini dihentikan masih dalam tahap penyelidikan, Jadi di mana pengaduan palsunya ? terang Finny Fong.

Finny Fong juga mengaku ada utusan yang datang dari Indomobil yang merupakan induk perusahaan dari PT Indotruck, untuk mengajak berdamai secara kekeluargaan dengan Alfin dan Arwan Koty.

“Ada yang datang, dan diterima oleh sekuriti perumahan katanya perwakilan dari Indomobil untuk melakukan perdamaian dengan Arwan Koty dan Alfin” kata Finny Fong.

Finny Fong juga menjelaskan, dalam perkara pidana ini, pokok materi yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa Arwan Koty yang merupakan suaminya, adalah laporan palsu yang berdasarkan 2 surat ketetapan S.Tap/2447/XII/2019/Dit.Reskrimum tertanggal 31 Desember 2019 dan surat Ketetapan Nomor: STap/66/V/RES. 1.11/ 2019 /Dit.Reskrimum tanggal 17 Mei 2019, bahwa kedua laporan telah dihentikan pada tahap Penyelidikan dan belum ada dampak hukumnya pada terlapor, namun oleh JPU diterima dan P21 Sehingga perkara naik hingga persidangan.

Munculnya pasal 317 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan terhadap Arwan Koty, padahal dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap tersangka tidak ada pasal 317 KUHP, bahkan Arwan Koty tidak pernah diperiksa terkait pasal 317 KUHP tersebut,” ucap Finny Fong.

Saya juga sempat bertemu JPU Abdul Rauf dengan didampingi Aristoteles selaku kuasa hukum Arwan Koty di Kejaksaan Agung dan JPU disana menjelaskan bahwa berkas sudah dinyatakan lengkap atau P21 dan hanya ada pasal 220 KUHP, JPU siap menunggu setelah Sidang praperadilan selesai akan segera dilakukan tahap 2 atau penyerahan barang bukti dan tersangka, di Polisi tidak ditahan, maka kami juga tidak melakukan penahananan, dan anehnya kok tahu-tahu ada muncul pasal 317 KUHP padahal sudah selesai pemeriksaan terhadap tersangka, tidak ada pasal 317 KUHP toh ? tanya Finny Fong langsung kepada Jaksa Penuntut Umum Abdul Rauf yang hadir di persidangan tersebut dan pertanyaan finny fong tidak di bantah oleh Jaksa Penuntut Umum.

Sebelum ditanya oleh majelis hakim, Finny Fong mengatakan, kalau dirinya dan sang suami terdakwa Arwan Koty, memahami dan sadar kalau sedang berhadapan dengan perusahaan besar atau Gajah.

“saya paham sedang berhadapan dengan Perusahaan besar atau istilahnya ia menyebut Gajah, segala keterangan apapun selalu dibuat salah dan dikontrol dalam persidangan ini,” terang Finny Fong.

Ketua majelis Hakim Arlandi menyatakan, bahwa kami mengalah untuk tidak menanyakan pertanyaan itu lagi kepada saksi ade charge, seraya mengatakan sidang lanjutan akan kembali kita gelar pada pekan depan, yakni Kamis 16 September 2021 dengan agenda saksi ahli dan pemeriksaan terdakwa.

Usai sidang tim kuasa hukum terdakwa Arwan Koty mengatakan, seperti tadi kita saksikan bersama dan terungkap dalam persidangan, alat EC 210 D pembeli ya Arwan Koty, dan EC 350 D pembelinya adalah Alvin, dan mengenai laporan yang dihentikan ditahap penyelidikan itu tentang 1 unit alat EC 201 D, tidak sebagaimana dakwaan jaksa dua unit dan hanya pasal 220 KUHP sesuai keterangan JPU sebelumnya kepada Finny Fong dan saya sebagai pendampingan hukum pada saat itu, yang tadi dikonfrontasi dengan JPU dalam persidangan dan sesuai petunjuk dari Pak Nana dapat dilaporkan lagi padahal client kami sudah terangkan dua laporan polisi telah dihentikan Penyelidikannya, jadi pengaduan palsunya di mana ?kata Aristoteles MJ Siahaan SH.

Tim kuasa hukum juga berharap, agar majelis hakim yang menyidangkan perkara ini dapat objektif dan memutus bebas klien kami baik dari segala tuntutan hukum atau mengatakan bebas dari segala dakwaan penuntut umum, atau yang ketiga saya katakan, Vrijsprak atau bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum yang Ada, tandas Aristoteles. (MBP/Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *