• Kam. Mei 19th, 2022

BHAYANGKARA

PERDANA NEWS

Terkait Penanganan Kasus Dugaan Pungli di SMP 1 Pabelan, LSM CJPW Minta Polisi Profesional Dan Netral

Byadmin

Mar 26, 2022

SEMARANG, bhayangkaraperdananews.com – Direktur LSM Central Java Police Wacth (CJPW), Aris Soenarto, angkat bicara terkait hasil sementara pemeriksaan saksi dari pihak wali murid SMPN 1 Pabelan kemarin di Mapolres Semarang.

Perlu diketahui, LSM CJPW sebelumnya, telah menerima aduan dari para wali murid SMPN 1 Pabelan terkait adanya, Pungli sebesar Rp 375 ribu, untuk pembangunan gedung serba guna yang dilakukan oleh oknum Kepala Sekolah.

Menurut Aris Soenarto, jika memang penarikan ini dilakukan oleh pihak komite sekolah dan data yang di tunjukkan kepada Wali Murid oleh penyidik, namun tidak ada tanda tangan dan juga kwitansi yang diberikan oleh pihak komite sekolah. Hal ini sama saja dengan Pungli.

“Kalau memang itu dilakukan oleh komite sekolah dan wali murid sudah ada pertemuan dengan komite sekolah dan terjadi kesepakatan, serta pembayaran dengan pihak komite sekolah, itukan sama saja dengan Pungli,” ucap Aris,

“Jika penarikan iuran itu, harus ada dasar hukumnya dan ada kuitansinya, kalau tidak ada kwitansi bisa dianggap pungli,” tambahnya.

Namun, Kata Aris, dari hasil penelusuran LSM CJPW dilapangan, menurut keterangan para wali murid dan Siswa, mereka mengatakan pembayaran itu diserahkan kepada para guru dan pertemuan itu hanya satu kali sebulan sebelum penerimaan rapot.

“Inikan Aneh, kok komite, dari keterangan mereka (Wali Murid-Red), tidak ada pertemuan dengan komite dan pembayaran dengan komite. Bahkan, mereka juga bilang, surat undangan pertemuan wali murid ke sekolah waktu itu, tanda tangannya kepala sekolah bukan komite sekolah,” jelas Aris.

“Apakah komite sekolah sudah minta persetujuan dengan minta iuran Rp 375.000 pada semua orang tua murid?, kalau itu pertemuan dengan komite, Jika tidak ada persetujuan dari para ortu murid patut diduga ini masuk dalam dugaan korupsi, karena tidak ada dasar hukum pemungutan uang tersebut,” Tambah Aris.

Aris juga menegaskan, jika ada permainan dalam kasus ini, LSM CJPW akan mengirim surat ke Mabes Polri, akan meminta di pindahkan kasus ini ke Krimsus Polda Jateng atau Mabes Polri.

Ia juga akan mengirim surat ke Propam Mabes Polri, jika penyidik Polres Semarang ada Permainan.

“Inikan jelas Pungli, jangan di pelintir kasus ini, untuk berbalik dengan wali murid. Jika tidak ada tindakkan tegas dan transparan dari penyidik Polres Semarang, kita akan laporkan ke Propam Polda Jateng dan Mabes Polri, kita juga akan meminta kasus ini ditangani oleh Krimsus Polda Jateng,” ungkapnya.

Sementara itu, beberapa Siswa Siswa SMPN 1 Pabelan saat mereka pulang sekolah, Jumat (25/3/22), mengungkapkan, bahwa memang benar ada penarikkan iuran untuk gedung serba guna di sekolah itu, sebesar Rp 375 ribu, dan ada juga beberapa rekan mereka yang belum lunas, belum menerima raport.

“Iya kemarin kami diminta iuran Rp 375 ribu oleh bu kepala Sekolah, dan kami membayarnya ada yang melalui TU dan ada juga melalui wali Kelas. Tetapi kami tidak di beri kwintasi oleh para guru itu, bahkan ada juga rekan kami yang belum lunas dan membayar sama sekali, tidak menerima raport,” kata mereka.

Bahkan mereka juga mengatakan, ada iuran lagi yang diminta oleh kepala sekolah untuk kelas Sembilan sebesar Rp 600 ribu, untuk kegiatan wacana wasa atau perpisahan. Tapi, semenjak ada kasus ini, mereka belum diminta kembali iuran itu.

“Kemarin sebelum ada kasus ini, kelas Sembilan diminta untuk membayar iuran Rp 600 ribu oleh kepala sekolah, tapi sepertinya belum ada pembahasan lagi karena ada kasus ini,” kata mereka.

Mereka mengungkapkan, sekolah ini semenjak kepala sekolahnya ini, kebanyakan iuran yang diminta oleh kepala sekolah, seperti iuran untuk lemari waktu dulu, sebesar Rp 50 ribu persiswa, pembelian Bet kenaikkan kelas Rp 7 ribu persiswa, pembelian Komputer sebesar Rp 350 ribu persiswa.

“Banyak iuran sekolah ini, semenjak kepala sekolahnya ini. Inikan menjadi beban orang tua kami, saat saat seperti ini serba sulit kok iuran terus. Ini sekolah negeri atau swasta, kalau swasta sih boleh saja, tapi inikan negeri, masak pemerintah tidak ada anggaran untuk sekolah kami,” ungkap mereka bersamaan.

Terpisah, Seorang Wali Murid SMPN 1 Pabelan, berinisial RTI menjelaskan, terkait pertemuan dengan komite sekolah dan pembayaran dengan komite sekolah, itu tidak benar. Pasalnya, peretemuan itu yang ada dengan kepala sekolah dan dewan guru, dan itu dilakukan sekali saja saat itu.

Saat ditanyakan mengenai apakah ada undangan dari pihak komite atau sekolah, ia menjawab, undangan pertemuan itu dari pihak sekolah dan di tanda tangani oleh kepala sekolah, bukan komite sekolah.

“Saat pertemuan itu, yang bicara kepala sekolah, itu satu bulan sebelum pembagian raport. Jadi kami tidak pernah ada pertemuan dengan pihak komite sekolah apalagi pembayaran dengan komite sekolah,” terangnya.

Ia juga menceritakan, pada waktu itu saat peretemuan itu, kepala sekolah mengatakan bawah dirinya sudah PNS tidak mungkin korupsi, dan meminta untuk membayar lunas uang sebesar Rp 375 Ribu saat pengambilan raport.

“Saya ini sudah PNS tidak mungkin korupsi (menirukan ucapan kepala sekolah SMPN 1 Pabelan), bahkan saat pembayaran, saya meminta kwitansi tidak dikasih, itu saja saya sampai utang uang tersebut untuk membayar iuran itu,” ungkapnya.

Dia juga menegaskan, siap untuk di panggil menjadi saksi dalam kasus ini oleh Polres Semarang, karena ini adalah kenyataan yang dialami oleh semua wali murid.

“Saya siap jadi saksi dalam kasus ini, karena kami yang mengalaminya, dan kami sampaikan ini fakta dan kenyataan, bahwa iuran itu yang minta kepala sekolah bukan komite. Dan juga pembayaran kami tidak ke komite sekolah tapi ke TU sekolah, bohong mereka itu, kok membalikan fakta,” pungkasnya dengan nada kesal. (MBPN-Muhtarom)