• Sab. Des 4th, 2021

BHAYANGKARA

PERDANA NEWS

Dewan Meminta Pemerintah Tegas Terhadap Prostitusi Dibogor Timur

Byadmin

Okt 7, 2021

JABAR, bhayangkaraperdananews.com – Bogor, Anggota Dewan DPRD Kabupaten Bogor sangat menyayangkan jika benar maraknya kasus haram prostitusi yang terjadi saat ini di Limusnunggal Kecamatan Cileungsi kabupaten Bogor Jawa Barat. Untuk itu kabupaten Bogor yang dikenal sebagai kabupaten Tegar Beriman, diharapkan bisa tegas melalui pemerintah daerahnya memberantas segala bentuk prostitusi yang ada.

“Kita sangat menyayangkan hal ini, kenapa persoalan prostitusi makin marak terjadi, kita minta ketegasan Pemda untuk memberantas semua prostitusi yang ada, tidak hanya simbol saja untuk mewujudkan Kabupaten Tegar Beriman,” Tegas Achmad Fathoni Anggota DPRD Kabupaten Bogor.Kamis (7/10/2021)

Fathony Sapaan akrabnya juga menyayangkan maraknya keberadaan panti pijat terselubung yang mulai menjamur hingga ke pemukiman warga dan benar-benar membuat warga resah. Ia kuatir kehadiran panti pijat yang tak diawasi dengan baik itu akan memberikan dampak negatif bagi masyarakat sekitar terutama anak-anak usia sekolah.

“Ini contoh yang seharusnya bisa diatasi secepatnya karena sudah banyak di pemukiman warga, banyak dampak negatifnya nanti kalau ini terus terjadi pembiaran,” kata Achmad Pathoni

Untuk menertibkan ini tidak hanya Pemda, kata politisi PKS ini, intansi-intansi terkait, mulai dari pihak desa, kecamatan Satpol PP, kepolisian hingga masyarakat juga diminta ikut berperan aktif mengawasi dan membasmi persoalan prostitusi dan persoalan-persoalan lainnya yang saat ini marak terjadi di Cileungsi dan kabupaten Bogor

“Selain kita minta ketegasan Pemda kepada pihak kepolisian bahkan masyarakat kita harapkan ikut berpartisipasi, sama-sama awasi lingkungan sekitar, jika ada hal-yang mencurigakan segera lapor kepada pihak yang berwajib untuk segera ditindaklanjuti,” tuturnya.

Achmad Fathoni juga menyinggung Apalagi jika benar aparat ternyata membiarkannya, Saya minta Pak Camat bersama Trantib Pol PP dan juga aparat terkait seperti kepolisian bertindak segera, Sehingga tuduhan aparat ikut melindungi bisa terbantahkan, solusinya ya aparat bisa tegas dan pemdes juga bisa ikut mengawasi,”tutup nya. (MBPN-Sby)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *