• Sen. Feb 6th, 2023

BHAYANGKARA

PERDANA NEWS

Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pada Bidang Hukum

ByMBP-NEWS

Jan 12, 2023

BALI, bhayangkaraperdananews.com – bertempat di ruang Sahadewa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali dilaksanakan kegiatan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM yang dibuka oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Bali (Bpk. Alexsander Palti), dengan didampingi Kepala Bidang Pelayanan, Kepala Bidang HAM, Kepala Bidang Hukum, dan seluruh Pejabat Administrator serta dihadiri oleh Pejabat Fungsional Umum maupun Pejabat Fungsional Tertentu yang berada pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Bali. (Senin, 9 Januari 2023, Pukul 11.00 Wita).

Dalam kesempatan tersebut Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Bali menyampaikan mari bersama-sama melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh tanggungjawab sesuai visi yaitu “ MASYARAKAT MEMPEROLEH KEPASTIAN HUKUM”, untuk mencapai visi tersebut dilaksanakan dalam 6 tindakan berupa misi yang meliputi:

  1. Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas; dalam hal ini khususnya pembentukan peraturan daerah kabupaten/kota maupun provinsi menjadi lebih baik yang setiap pembentukannya melibatkan perancang yang ada di kantor wilayah.
  2. Pelayanan Hukum yang berkualitas; seperti contoh pelayanan Kekayaan Intelektual, Pewarganegaraa dll
  3. Penegakan hukum yang berkualitas; melalui penegakan hukum pelanggaran Kekayaan intelektual
  4. Penghormatan, pemenuhan dan perlindungan HAM; termasuk pelayanan pengaduan masyarakat terkait pelanggaran HAM
  5. Manajemen Administrasi; dan
  6. Aparatur yang professional dan berintegritas.
    Maka sesuai 6 misi atau cara untuk mewujudkan Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum tersebut, perlu kita kuatkan kembali tata nilai kementerian hukum dan HAM menjunjung tinggi tata nilai kami PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif), dimana:
    Profesional : Aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integirtas profesi;
    Akuntabel : Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku;
    Sinergi : Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas;
    Transparan : Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai;
    Inovatif : Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Bali, dan sekaligus mengingatkan kembali yang sudah bagus kita pertahankan yang kurang bagus mari kita sama-sama tingkatkan demi target capaian kinerja yang akuntabel. (MBPN-Arda Oka)