• Ming. Nov 27th, 2022

BHAYANGKARA

PERDANA NEWS

JPU Jakpus Hadirkan Tiga Saksi Dalam Persidangaan Kasus Dugaan Korupsi Pemberian Persetujuan Ekspor CPO

ByMBP-NEWS

Sep 30, 2022

Jakarta, Bhayangkaraperdananews.com – Jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari) menghadirkan tiga orang saksi untuk lima terdakwa dalam persidangan kasus dugaan korupsi terkait izin ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO).

Menurut Jaksa, pelaksanakan sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian persetujuan ekspor CPO dan turunannya kepada eksportir yang tidak memenuhi kewajiban distribusi kebutuhan dalam negeri (DMO) pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022 yang diperkirakan menyebabkan kerugian negara sebesar 18 Triliun rupiah yang
terdiri dari kerugian keuangan negara sebesar 6 Triliun rupiah dan kerugian perekonomian negara sebesar 12 Triliun rupiah.

“Adapun kelima terdakwa tersebut adalah Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Luar Negeri (Daglu) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Indra Sari Wisnu Wardhana dan tim asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei.
Kemudian, Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Group Stanley MA, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor, dan General Manager bagian General Affairs PT Musim Mas Pierre Togar Sitanggang.

“Kami menghadirkan tiga orang saksi,” ucap jaksa melalui kasi intel kejari jakpus melalui rilis setelah persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Selasa (29/9/22).

Ketiga orang saksi yang dihadirkan jaksa adalah Oke Nurwan, DIPL.ING. (Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Isy Karim (Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan),Arif Sulis Tiyo (PNS Kementerian Perdagangan).

Sementara saksi Oke Nurwan dalam persidangan tersebut menjelaskan bahwa kelangkaan minyak goreng di dalam negeri karena distribusi kebutuhan dalam negeri yang kurang.” Jelasnya.

Lanjut Oke Nurwan menerangkan bahwa data yang ada di dalam dashboard Kementerian Perdagangan bersumber dari para eksportir bukan dari hasil pengawasan DMO di pasaran maupun di distributor. Di dalam dashboard terlihat ada penyaluran DMO tetapi kondisi di pasar tidak tersedia minyak goreng di seluruh Indonesia, apabila tersedia minyak goreng tersebut dijual dengan harga yang sangat mahal. Dari keterangan saksi Oke Nurwan dan saksi lainya yang sudah didengar keterangannya telah mendukung pembuktian surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.,”tutunya.

Adapun Persidangan dijadwalkan akan dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 dengan agenda persidangan pemeriksaan saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum. (MBP/Red)