• Sen. Okt 25th, 2021

BHAYANGKARA

PERDANA NEWS

Kakanwil Subdjonggo Beri Arahan kepada Seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis, Terkait Kebijakan PPKM Darurat

Byadmin

Jul 16, 2021

JABAR, bhayangkaraoerdananews.com – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat (Sudjonggo) memberikan Arahan kepada Unit Pelaksana Teknis dan seluruh Pegawai yang ada di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, terkait dengan kebijakan PPKM Darurat. Setelah sebelumnya mendapat arahan dari Sekretaris Jenderal Kemenkumham RI kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah se – Indonesia. (Jumat 16 Juli 2021)

Hadir dalam pengarah Kakanwil secara Virtual ini, Kepala Divisi Administrasi (Ngadiono Basuki), Kepala Divisi Pemasyarakatan (Taufiqurrakhman), Kepala Divisi Keimigrasian (Heru Tjondro), Pejabat Administrator dan Pengawas, serta Kepala Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat.

Dalam arahannya Kakanwil menyampaikan bahwa, “Jangan sampai ada ketersinggungan masyarakat kepada kita, karena kita yang ASN ketika WFH seperti ini tetap memperoleh Gaji, sedangkan masyarakat harus tetap bekerja tanpa WFH. Saya tekankan agar kita harus menjaga sikap dan melaksanakan WFH dengan bertanggungjawab, jangan sampai ada kecemburuan dari masyarakat”.

Kadivpas (Taufiqurrakhman) turut menambahkan, “Untuk para KA. UPT harus fokus dan bertanggungjawab dalam mengurus kantornya. Ketika dalam masa PPKM ini, terkait hal-hal seperti yang disampaikan bapak Kakanwil tadi, mengenai adanya masayarakat yang ditindak karenakan melanggar PPKM, kita sebagai petugas Pemasyarakatan harus bijak menyikapi dan mempersiapkan tempat khusus yang representatif dengan tetap menerapkan pelayanan yang sesuai SOP di Lapas/Rutan”.

Terakhir Kadivim (Heru) yang menambahkan arahan untuk KaUPT dan Pejabat Struktural, “Apa yang disampaikan oleh bapakKakanwil terkait arahan bapak Sekjen sudah sangat jelas, kita harus pedomani arahan tersebut dalam melaksanakan tugas dan fungsi di UPT masing-masing. Untuk UPT Imigrasi kita harus peka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ditengah pelaksanaan PPKM ini, sekalipun WFH 100% karena Imigrasi termasuk Pelayanan Esensial jika ada masyarakat dengan kebutuhan mendesak yang diharuskan hadir ke Kantor Imigrasi, harus dibantu dan dilayani dengan baik. PPKM ini jangan dijadikan alasan sehingga terjadi penurunan kualitas dalam memberikan pelayanan Keimigrasian kepada masyarakat”. (MBPN-M.YUS)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *