KARANGASEM | bhayangkaraperdananews.com – Kejaksaan Negeri Karangasem kembali menahan tiga tersangka dalam pengembangan perkara korupsi pengelolaan dana Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Kelungah, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali.
Penahanan dilakukan pada Kamis, 12 November 2026. Ketiga tersangka ditahan selama 20 hari di Lapas Kelas IIB Karangasem, terhitung hingga 1 Desember 2026, untuk kepentingan penyidikan.
Kepala Kejaksaan Negeri Karangasem, Dr. Kusufi Esti Ridliani, S.H., M.H., mengatakan ketiga tersangka masing-masing berinisial IWD (53), IWJ (47), dan MNA alias INJ (57).
“Tiga tersangka bukan pengurus LPD, melainkan penerima kredit atau penerima manfaat yang diduga menikmati dana hasil penyimpangan,” ujar Kusufi.
Kusufi menjelaskan, kasus ini merupakan pengembangan dari perkara korupsi LPD Kelungah yang sebelumnya telah menyeret mantan Kepala LPD ke meja hijau dalam berkas terpisah.
“Hari ini kita tahan tiga tersangka, sementara beberapa hari lalu kita juga sudah lakukan upaya penahanan terhadap satu tersangka, ditambah mantan ketua LPD, jadi dalam perkara ini sudah 5 orang tersangka,” jelasnya.
Menurutnya, tim Pidana Khusus (Pidsus) menemukan peristiwa pidana aliran kredit menyimpang dengan pola yang sama.
“Kredit diberikan melampaui batas maksimum pemberian kredit, di luar wilayah pelayanan LPD, tanpa menerapkan prinsip kehati-hatian, dan tanpa persyaratan administrasi yang lengkap,” tegasnya.
Berdasarkan laporan penghitungan kerugian keuangan negara oleh Akuntan Publik, kerugian yang dikaitkan dengan ketiga tersangka ini mencapai Rp950.000.000.
“Jumlah ini baru sebagian, karena total kerugian dalam perkara LPD Desa Adat Kelungah mencapai Rp2.694.053.170,” imbuhnya.
Kata Dia, Peran Masing-masing Tersangka adalah:
Tersangka IWD mengajukan kredit Rp300 Juta dan Skenario Pengalihan Utang
IWD diduga memperoleh kredit Rp300 juta untuk pembayaran tanah. Ketika utang itu membelit, ia diduga mengarahkan I Wayan Juliadi dan I Wayan Sudarma untuk mengajukan kredit masing-masing Rp250 juta.
Tujuannya, membeli bagian tanah yang sebelumnya telah menjadi jaminan kredit IWD, agar utangnya bisa diambil alih. Kerugian negara yang dikaitkan dengan perbuatan IWD senilai Rp300 juta.
Tersangka IWJ mengajukan kredit Rp250 Juta untuk Tanah dan Kepentingan Pribadi
IWJ diduga memperoleh kredit Rp250 juta dengan jaminan tanah yang hendak dibelinya sendiri. Dana tersebut digunakan untuk pembayaran tanah, biaya administrasi dan pengurusan sertifikat, serta kepentingan pribadi.
Kredit itu kemudian macet. Atas perbuatannya, kerugian negara senilai Rp250 juta.
Sementara tersangka MNA alias INJ mengajukan kredit Rp400 Juta atas nama Istri
Nilai terbesar datang dari MNA alias INJ. Ia diduga bersama I Wayan Darsa, S.H., mantan ketua LPD yang saat ini menjadi terdakwa di persidangan, bersepakat mencairkan kredit Rp400 juta dengan menggunakan nama istrinya, Ni Ketut Nadi.
Kredit itu mengalami kemacetan dan telah jatuh tempo, tidak bisa dikembalikan. Atas perbuatan tersangka, kerugian mencapai Rp400 juta.
Kusufi menjelaskan, penahanan terhadap tiga tersangka dilakukan karena penyidik menilai ketiganya tidak kooperatif.
“Penyidik menilai ada alasan subjektif yang kuat, dimana ketiga tersangka dianggap tidak kooperatif dan untuk mempermudah proses penyidikan sehingga penahanan diperlukan untuk proses hukum lebih lanjut,” tegasnya.
Selain itu, ketiganya saat diperiksa penyidik memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta.
Atas perbuatan ketiganya, disangkakan Pasal 603 jo. Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 20 huruf c KUHP, jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
“Dalam proses penyidikan perkara ini sampai berkekuatan hukum, kami akan tetap profesional dan menjunjung asas praduga tidak bersalah dan pemenuhan hak-hak para tersangka. Artinya, meski sudah berstatus tersangka dan ditahan, ketiganya belum bisa dinyatakan bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” tutupnya. (MBPN-Red)