• Rab. Mei 25th, 2022

BHAYANGKARA

PERDANA NEWS

Korwil MBP-N Lampung Sunardi, hati-hati PNS kususnya di Lampung yang melanggar PP nomor 94 Tahun 2021

Byadmin

Mar 30, 2022

LAMPUNG, bhayangkaraperdananews.com –
Presiden RI Joko Widodo telah menerbitkan peraturan pemerintah (PP) tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam PP Nomor 94 Agustus Tahun 2021,
PP ini mengatur kewajiban hal-hal yang di larang di lakukan oleh ASN termasuk Hukuman disiplin bagi PNS Yang melanggar kata Sunardi;

PNS wajib mentaati kewajiban dan menghindari larangan”, demikian bunyi Dalam pasal 2 PP Nomor 94 Tahun 2021. Baikpun dalam surat edaran Badan kepegawaian Negara (BKN) dalam surat edaran Siaran [Siaran pers] Nomor:031/Rilis/Bkn/IX/2022 pada tanggal September 2021 Jakarta”

Sebagaimana bunyi Pasal 16 PP Nomor 94 Tahun 2022 dalam Aturannya, pejabat yang berwenang menghukum PNS yang melanggar meliputi presiden, pejabat pembina kepegawaian, kepala perwakilan RI, pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat adiministrator, dan pejabat pengawas atau pejabat lain yang setata.

Apabila pejabat yang berwenang tidak menjatuhkan hukuman Dispilin ke PNS yang melakukan pelanggaran, maka sanksi juga dijatuhkan kepada pejabat tersebut.

Dalam hal pejabat yang berwenang Menghukum sebagaina dimaksud pada ayat (1) menjatuhkan hukuman Dispilin PNS yang melakukan pelanggaran Dispilin, pejabat yang berwenang Menghukum di jatuhi Hukuman Dispilin oleh atasannya; Demikiam bunyi dalam pasal 24 Ayat (2) PP Nomor 94 Tahun 2021.

Tak hanya itu ketegasan dalam PP nomor 94 Tahun 2021, apabila pejabat yang berwenang tidak Menjatuhkan Hukuman Dispilin sesuai pelanggaran Dispilin yang di lakukan oleh PNS, maka pejabat tersebut bakal dijatuhi pelanggaran Dispilin yang jauh lebih berat.

Hukuman Dispilin dijatuhkan pada pejabat diputuskan setelah prosess pemeriksaan Ketentuan PP nomor 94 Tahun 2022 pada pasal 26 dijelaskan, PNS yang diduga melakukan pelanggaran Dispilin dipanggil secara tertulus oleh Atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.

“Apabila Atasan Langsung Tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PNS yang patut Diduga melakukan pelanggaran dan/atau melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang berwenang Menghukum, maka Atasan tersebut bakal dijatuhi Hukuman Dispilin yang jauh lebih berat.

Pejabat yang berwenang Menghukum menjatuhkan hukuman Dispilin yang lebih berat kepada Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui prosess pemeriksaan bunyi Pasal 28/Ayat (2) dalam PP tersebut.

Mengacu pada pasal 3, baikpun PP Nomor 94 Tahun 2021 ada 17 hal yang Menjadi kewajiban PNS yang tidak boleh di Langgar, mulai masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja, melaporkan Hatta kekayaan kepada pejabat yang berwenang, hingga menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi.

Sementara pada pasal 5 PP tersebut 14 hal yang dilarang dilakukan oleh PNS seperti larangan, menyalahgunakan wewenang, menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaan, sampai memberikan dukungan kepada calon presiden / wakil presiden, calon kepala daerah, calon anggota DPR, calon anggota DPD, atau calon Anggota DPRD Baikpun menikah siri secara berpoligami tidak secara pemerintah.

Apratur Negara Sipil yang sengaja mengabaikan tidak mentaati ketentuan-ketenuan tersebut, bakal di jatuhi Hukuman Dispilin setidaknya terdapat 3 jenis di antaranya Hukuman ringan, Hukuman Dispilin sedang, Hukuman Dispilin Dispilin berat.

Hukuman Dispilin ringan bisa berupa lisan atau Teguran secara tertulis, atau pernyataan tidak puas secara Tertulis.

Sementara Hukuman Displin sedang terdiri atas pemotongan Tunjangan kinerja (tukin) sebesar 25 persen selama 6 bulan, pemotongan (tukin) 25 persen selama 6 bulan, pemotongan (tukin) 25 persen selama 9 bulan atau pemotongan tukin sebesar 25 persen selama 12 bulan.

Adapun sangsi Hukuman Dispilin berat bisa berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pemberhentian dengan tidak hormat tidak atas permintan nya sendiri sebagai PNS kata Sunardi. ( KORWIL MBP-N LAMPUNG )