KOTA SEMARANG | bhayangkaraperdananews.com — Menyikapi tantangan dalam pencapaian target produksi jagung dan penguatan program ketahanan pangan nasional, Polrestabes Semarang menggelar rapat koordinasi lintas sektor yang berlangsung di Ruang Rupatama pada Selasa (5/8) pukul 13.30 WIB. Kegiatan ini mempertemukan para pemangku kepentingan terkait untuk menyelaraskan data dan strategi dalam optimalisasi pertanian jagung di wilayah Kota Semarang.
Rapat dipimpin langsung oleh Wakapolrestabes Semarang AKBP Wiwit Ari Wibisono, S.H., S.I.K., M.H., dan dihadiri oleh Kepala BPS Kota Semarang Rudi Cahyono, S.St., M.Si., Kabag SDM Polrestabes AKBP Tri Wakhyuni, Kasiwas Kompol Umbar Wijaya, serta Kasubbagbinkar Kompol Eny Suprapti. Hadir pula perwakilan dari Dinas Pertanian Kota Semarang, Bulog, dan Perum Perhutani KPH Kendal.
Dalam paparannya, AKBP Wiwit menekankan pentingnya sinkronisasi data antara seluruh stakeholder, khususnya terkait data lahan dan hasil panen jagung yang belum sepenuhnya terserap ke Bulog.
“Kami melihat masih ada ketimpangan data dan belum maksimalnya pelaporan hasil panen ke Bulog. Maka, diperlukan pembaruan data secara berkala dengan acuan utama dari Dinas Pertanian, sehingga laporan ke tingkat Polda dapat lebih akurat dan satu persepsi,” tegas AKBP Wiwit.
Pihak Dinas Pertanian Kota Semarang yang diwakili oleh PLT Kabid Tanaman Pangan, Ibu Ratmi, menyampaikan bahwa hingga saat ini Kota Semarang memiliki lahan LBS seluas 2.197 hektar, meskipun terjadi pengurangan karena alih fungsi lahan. Ia juga menambahkan bahwa target tanam jagung tidak ditentukan oleh pusat, melainkan hanya sebatas angka kesanggupan tanam dan panen yang dikompilasi setiap bulan berdasarkan kondisi iklim dan ketersediaan air.
Ratmi juga mengungkapkan, pada Agustus 2025 ini diproyeksikan akan ada penanaman jagung di lahan seluas 23 hektar, dengan produktivitas rata-rata 7 ton per hektar. Namun, ketergantungan pada pola musim seperti kemarau basah menjadi tantangan tersendiri.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Semarang Rudi Cahyono menjelaskan bahwa perbedaan metode pengumpulan data antara instansinya dan Dinas Pertanian menjadi salah satu faktor terjadinya selisih angka produksi. BPS menggunakan metode Kerangka Sampel Area (KSA), yang berbasis pengamatan langsung terhadap lahan yang sedang dalam fase tanam, berbeda dengan metode ubinan yang digunakan oleh Dinas Pertanian.
“Kami tidak mencatat hasil produksi, namun luas tanam dan panen tetap bisa kami pantau dengan akurat menggunakan citra satelit dan data dari ATR/BPN. Ini akan membantu memberikan gambaran potensi panen secara menyeluruh,” ujar Rudi.
Dari sisi penyerapan, perwakilan Bulog Kota Semarang, Bapak Akbar, menyoroti masih rendahnya realisasi pengadaan jagung, yang hingga kini baru mencapai 347 ton dari target 57.000 ton. Ia berharap adanya koordinasi aktif dari Dinas Pertanian dalam menginformasikan masa panen agar Bulog dapat menyerap langsung hasil dari petani.
Hal senada juga disampaikan oleh perwakilan Perum Perhutani KPH Kendal, Bapak Laode, yang menyebutkan bahwa terdapat 23,2 hektar lahan di bawah pengelolaan masyarakat dan LMDH yang berpotensi mendukung program penanaman jagung. Namun, hingga saat ini belum ada lahan perhutanan sosial yang difungsikan secara resmi, dan masyarakat lebih banyak memanfaatkan lahan-lahan terbuka seperti area di bawah jaringan listrik tegangan tinggi (SUTET).
Wakapolrestabes AKBP Wiwit menutup rapat dengan menekankan pentingnya kolaborasi dan komitmen bersama dalam memperkuat ketahanan pangan daerah.
“Program ketahanan pangan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab satu pihak. Diperlukan kerja kolektif yang berbasis data, terintegrasi, dan solutif. Polrestabes Semarang siap menjadi penghubung dan fasilitator bagi kelancaran komunikasi antar-lembaga demi terwujudnya kedaulatan pangan di Kota Semarang,” pungkasnya. (MBPN-Andre/Bidhumas Polda Jateng)