• Jum. Mar 29th, 2024

BHAYANGKARA

PERDANA NEWS

Dirjen Teguh Upayakan Solusi Atasi Kendala Layanan Dukcapil di Jabar

ByMBP-NEWS

Mar 24, 2023

JABAR, bhayangkaraperdananews.com | Bandung – Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Teguh Setyabudi melakukan pertemuan bersama sekitar 27 Kepala Dinas (Kadis) Dukcapil Kabupaten/Kota se-Jawa Barat (Jabar) di Kantor Dinas Dukcapil Provinsi Jabar, Selasa (21/3/2023). Pertemuan tersebut merupakan upaya membina sekaligus menyerap permasalahan terkait layanan Dukcapil di Jabar.

Kedatangan Teguh ke Bandung ini, merupakan kunjungan kerja keduanya ke Dinas Dukcapil usai dilantik menjadi Dirjen Dukcapil pada Rabu, 15 Maret 2023. Sebelumnya, Teguh mengunjungi Dinas Dukcapil Kabupaten Banyumas dan Purbalingga.

Kepada Teguh, segenap Kadis Dukcapil se-Jabar menyampaikan sejumlah kendala pelayanan Dukcapil. Hal itu di antaranya sarana dan prasarana perangkat KTP-el di daerah sering terjadi kerusakan, lemot, error, dan lainnya. Kondisi ini lantaran hampir semuanya produk lama hasil pengadaan Direktorat Jenderal (Ditjen) Dukcapil tahun 2011-2012.

“Selain itu, ada keterbatasan anggaran daerah, apalagi dengan ditiadakannya DAK Non Fisik untuk mendukung pelayanan jemput bola ke masyarakat, dan mesin ADM yang belum bisa digunakan untuk mencetak KTP-el,” kata seorang Kadis yang enggan disebut namanya.

Kendala berikutnya, surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) perihal Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi pegawai Dinas Dukcapil belum sepenuhnya dapat diterapkan di daerah. Kemudian terkait Administrator Data Base (ADB) Dinas Dukcapil mayoritas dari tenaga honorer. Apabila tidak dapat dialihkan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) lantaran kriteria lulusan Ilmu Komputer, maka berdampak pada terganggunya pelayanan.

Selain itu, sejumlah Kadis menyampaikan bahwa belum sepenuhnya identitas kependudukan digital (IKD) diterima seluruh lembaga pengguna atau penyedia layanan publik. Untuk itu diusulkan perlunya harmonisasi regulasi agar IKD dapat digunakan oleh seluruh lembaga pelayanan publik. Seperti di bandara, dengan adanya KTP digital sehingga tak perlu menunjukkan KTP fisik. Demikian pula di perbankan, sepenuhnya untuk verifikasi dan validasi nasabah menggunakan IKD atau KTP digital.

Terkait permasalahan dan kendala yang disampaikan oleh para Kadis Dukcapil di Jabar, kata Teguh, merupakan problem bersama dan akan ditindaklanjuti dalam pembahasan, baik di Ditjen Dukcapil maupun dengan instansi terkait untuk menemukan solusi.

Terhadap permasalahan anggaran Dinas Dukcapil, Teguh menegaskan, pihaknya sedang mengupayakan kembali dukungan pendanaan APBN melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). “Kendati demikian, daerah agar tetap mengupayakan pendanaan dengan optimal dari APBD. Kami akan berkoordinasi dengan Ditjen Bina Bangda dan Ditjen Bina Keuda untuk masuk dalam Pedoman RKPD dan Pedum APBD 2024,” ungkap Teguh.

Dalam kesempatan itu, Teguh Setyabudi juga memberikan sejumlah arahan. Menurutnya, seluruh Dinas Dukcapil di Jabar perlu berupaya maksimal untuk mencapai target nasional tahun 2023 dalam hal layanan administrasi kependudukan. Target tersebut di antaranya perekaman KTP-el 99,4 persen; akta kelahiran 98 persen; KIA 50 persen; penerapan buku pokok pemakaman 50 persen; PKS minimal 15 OPD; akses data minimal 15 OPD; satu inovasi per semester; dan IKD 25 persen.

Dirinya berpesan, pegawai Dinas Dukcapil mesti terus bersinergi dengan instansi terkait lainnya demi memudahkan instansi mengakses serta mengurus data kependudukan. Terkait dengan berbagai inovasi layanan di Dinas Dukcapil yang sudah berjalan agar terus dikembangkan untuk lebih memudahkan masyarakat mendapatkan dokumen kependudukan.

“Segenap pejabat dan pegawai Dukcapil agar menjaga marwah Dukcapil dengan menghadirkan pelayanan yang bebas calo dan pungli,” tegasnya.

Lebih lanjut, Teguh meminta jajaran Dukcapil khususnya di Jabar, lebih masif dalam menyosialisasikan penerapan IKD bagi masyarakat. “Karena ini merupakan program nasional sehingga target 25 persen dari total perekaman pada tahun 2023 bisa tercapai,” tekannya.

Di akhir acara, Teguh secara simbolis menyerahkan blangko KTP-el kepada Pelaksana Tugas (Plt.) Kadis Dukcapil Provinsi Jabar Indrastuti Chandra Dewi. Jumlah blangko yang diserahkan sebanyak 14.000 keping untuk didistribusikan ke Dinas Dukcapil kabupeten/kota yang kekurangan blangko KTP-el. (MBPN-M.yus/Puspen Kemendagri)