• Rab. Sep 22nd, 2021

BHAYANGKARA

PERDANA NEWS

Aktivis 98 Menyoroti Langkanya Ketersediaan Obat Covid-19 dan Lambannya Kinerja Menteri Pembantu Presiden

Byadmin

Jul 24, 2021

JABAR, bhayangkaraperdananews.com – Presiden Jokowi melakukan sidak ke Apotik di Kota Bogor untuk mengecek ketersediaan Obat Covid-19 di lapangan yaitu Oseltamivir, Favipiravir, Antibiotik Acetromicin dan Vitamin D3 5000UI. Hasilnya Obat yang dicek Presiden tidak ada stoknya di Apotik tersebut.

“Hal tersebut jelas memprihatinkan, sangat terlihat Menteri Kesehatan yaitu Budi Gunadi Sadikin tidak maksimal dalam kinerjanya sebagai Pembantu Presiden, terutama Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI Abdul Kodir tidak terlihat jelas kinerjanya di mata publik untuk mensosialisasikan Program Pemerintah dalam Pencegahan dan Penanganan Pandemi Covid-19. Menteri sebagai Pembantu Presiden harusnya mampu berperan aktif dalam bekerja membantu Presiden terutama dalam Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Pandemi Covid-19. Buatlah kebijakan yang cerdas dan inovatif jangan malah mendorong Presiden membuat aturan yang tidak Populis seperti Penerapan PPKM Darurat yang malah dampak implikasinya sangat menekan rakyat kecil, penurunan grafik pasien Covid-19 pun terlihat tidak signifikan yang ada malah rakyat kecil semakin menjerit akibat Penerapan PPKM Darurat tersebut”, tegas Joko Priyoski Aktivis 98 yang merupakan Ketua Umum KAUKUS MUDA ANTI KORUPSI (KAMAKSI) dan Mantan Wasekjen DPP KNPI tersebut.

Pria yang kerap disapa Jojo tersebut mengatakan ada beberapan Menteri Pembantu Presiden yang terlihat seperti “malas-malasan” sehingga merugikan Citra Presiden Jokowi. Presiden Harus Segera Mereshuffle Menteri-Menteri yang dianggap Gagal dalam menjalankan tugas-tugasnya membantu Presiden, yaitu Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin dan beberapa Menteri-Menteri lain yang saat ini kami nilai kinerjanya tidak maksimal. Para Menteri Pembantu Presiden Jokowi jangan bermalas-malasan, ingat kami selalu mengawasi kinerja Anda Para Menteri”, Kata Jojo Ketua Umum KAMAKSI yang juga Aktivis 98.

Menteri BUMN Erick Thohir juga harus mengevaluasi bahkan mencopot Abdul Kadir dari posisinya sebagai Komisaris Utama PT Kimia Farma. Apalagi Abdul Kadir juga rangkap jabatan sebagai Direktur Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI. Posisi rangkap jabatan kini tengah menjadi sorotan publik termasuk posisi Rektor UI yang rangkap jabatan sebagai Komisaris BUMN. Dengan satu jabatan saja minim prestasi apalagi rangkap jabatan, Pejabat itu adalah Pelayan Publik itu digaji dengan uang rakyat melalui APBN kalau masih bermalas-malasan atau tidak maksimal lebih baik mundur atau dicopot saja dari jabatannya. Masih banyak Putra Bangsa di Republik ini yang mampu bekerja secara maksimal utk kemajuan Negeri. Wahai Para Penguasa dengarkan Suara Rakyat karena sejatinya Suara Rakyat Adalah Suara Tuhan (Vox Populi Vox Dei), Penerapan PPKM Darurat berakhir tanggal 25 Juli 2021 begitu pula Presiden harus mengevaluasi Kinerja Para Menteri terkait artinya Reshuffle Menteri-Menteri yang tidak mampu menjalankan Program Presiden Jokowi harus segera di reshuffle secepatnya,  Tegas jojo. (MBPN-myus/ ketum KAMAKSI)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *