• Sab. Okt 1st, 2022

BHAYANGKARA

PERDANA NEWS

Kasus Dugaan Penggelapan Pimpinan KPPB Aceh Singkil Mulai Bergulir

ByMBP-NEWS

Jun 19, 2022

ACEH,Bhayangkaraperdananews,com – Kasus Pimpinan Koperasi Perkebunan Petani Bersama(KPPB) Aceh Singkil mulai bergulir. H.Syairun merupakan Pimpinan Koperasi sebelumnya bersama Julyadin, Kemabli di undang unit Tipidter Polres Aceh Singkil, terkait laporan polisi nomor : LP-B/69/VII/Res.1.11./2021/SPKT / Polres Aceh Singkil/ Polda Aceh tanggal 22 Desember 2021.

Kedua Pentolan KPPB Aceh Singkil itu diundang unit Tipidter Polres Aceh Singkil, Jum’at (17/6/22) ke Mapolres Aceh Singkil.

H.Syairun dan Julyadin kembali diundang untuk diperiksa berdasarkan rujukan surat perintah penyelidikan nomor Sprint Lidik/VII/1.11/2021/Reskrim, tanggal 22 Desember 2021.

Kedua terlapor diundang untuk klarifikasi tentang dugaan perkara tindak pidana Penipuan dan penggelapan, serta penguasaan hak milik orang lain, berupa tanah/kebun kelapa sawit seluas 347,4 Ha milik masyarakat 22 desa di Kabupaten Aceh Singkil.

Diketahui sebelumnya, hasil investigasi awak media bahwa keanggotaan koperasi KPPB sampai saat ini belum ada kejelasan. Miliaran rupiah jumlah hasil kebun masyrakat di 22 desa itu, diduga diselewengkan dan sampai saat ini tidak ada kejelasan.

Carut marutnya Managmen Koperasi dan tidak adanya kejelasan neraca Koperasi, maka terjadi kekisruhan beberapa kali yang menuntut pertanggungjawaban pimpinan Koperasi yaitu H.Syairun dan Julyadin.

Terlihat jelas saat dua kali peristiwa menghebohkan Aceh Singkil hingga ke Polda Aceh melalui laporan Alm.Safar Siregar Cs.

Demikian juga ketika diadakan RAT anggota koperasi yang difsilitasi Camat Singkil di aula MPU Singkil, berujung rusuh dan terpaksa dilakukan pembubaran oleh Camat yang dibantu pihak keamanan.

Kasus dugaan Penipuan dan penggelapan hasil kebun itu, sudah bergulir sejak 3 tahun yang lalu.
Masyrakat dari 22 desa yang merasa memiliki hak yang sama atas Kebun Sawit 347,4 Hektar itu, butuh kepastian dan kejelasan tentang hasil perhitungan dan perjalanan Koperasi.

Dengan telah dilaporkannya persoalan itu ke Polres Aceh Singkil, masyarakat berharap segera mendapatkan kepastian hukum sebagaimana fakta yang rill dan berkeadilan, berdasarkan Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di NKRI. (MBPN_A1/02.HT)